Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi satu-satunya pemerintah provinsi dengan kinerja tertinggi nasional selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pada 2014, 2015, dan 2016. Atas prestasinya ini, Pemprov Jabar berhak mendapatkan "Parasamya Purnakarya Nugraha" dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang ditetapkan Kepres Nomor 24/TK tahun 2018.
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher) menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, (25/4/2018).
"Pertama tentu bersyukur kepada Allah SWT. Pada saat yang sama, saya nyatakan ini prestasi bersama. Ini penghargaan untuk semua masyarakat Jawa Barat untuk semua stakeholder pembangunan," ujar Aher.
Parasamya Purnakarya Nugraha merupakan tanda kehormatan tertinggi pelaksanaan pembangunan. Aher menyebut, hadiah tertinggi dari presiden dalam prestasi pembangunan ini merupakan kado terindah untuknya, yang akan meninggalkan Gedung Sate.
Ia juga menuturkan, penghargaan yang diraih ini merupakan sebuah tanggung jawab yang telah terselesaikan. Suatu tugas yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara amanah.
"Kemudian dinilai keberhasilannya, kemudian ada penghargaan. Penghargaan kan di ujung, dan harus memicu prestasi lain, kinerja lain. Itu maknanya," kata Aher.
Terkait dirinya yang akan habis masa jabatan sebagai Gubernur Jabar periode 2013-2018, ia menyatakan, kiprahnya ke depan dalam memajukan bangsa pada umumnya, dan Jabar khususnya, akan terus diusahakan, baik secara formal lewat jalur pemerintahan ataupun secara informal dengan sistem di luar pemerintahan.
"Itu harus kita laksanakan. Kita tidak boleh berhenti berkarya. Justru kita akan dinilai oleh siapapun karena karya kita, karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat," kata Aher.
"Saya punya teori kesalehan sosial ya. Jadi kesalehan sosial, atau ketakwaan sosial itu adalah saat seseorang hadir di tengah masyarakat, dan masyarakat yang hadir di sekitarnya merasakan manfaat kehadiran saya, dimana sekarang saya hadir sebagai gubenur. Mudah-mudahan prestasi sosial kita menjadi baik juga di mata Allah SWT," tuturnya.
Aher menyebut, dihitung dari janji-janji gubernur saat kampanye, maupun yang termaktub di RPJMD, pemerintah pusat menilai keseluruhannya terpenuhi lebih dari 90 persen.
Tentu di samping itu ada hal-hal baru yang berkembang, yang tidak masuk di RPJMD, seperti pengembangan Geopark Ciletuh-Pelabuhanratu, yang dengan penuh rasa syukur akhirnya Pemprov Jabar berhasil mengorbitkan Nasional Geopark tersebut menjadi UNESCO Global Geopark (UGG).
"Itu di luar janji gubernur yang terlaksana dan sukses," kata Aher.
Pesan untuk gubernur selanjutnya, ucap Aher, tidak pernah ada seseorang yang bisa menyelesaikan segalanya, tidak pernah ada satuan waktu yang bisa menyelesaiakn segalanya. Seperti periodesasi jabatan 5 tahun, 10 tahun, tidak mungkin cukup untuk menyelesaikan segalanya. Artinya tidak mungkin berbagai macam persoalan pun diselesaikan sendirian.
"Saya selalu menghormati masa lalu, karena saya melanjutkan yang sudah dibuat pendahulu saya. Kemudian sebagaimana saya menghormati dan melanjutkan pendahulu saya, kami berharap pasangan calon yang terpilih untuk juga melanjutkan apa yang kami capai sekarang," katanya.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sebut Aher, tidak ada hentinya untuk terus dilanjutkan pembangunannya. Tak lupa, Jabar juga gudang pangan, kawasan pemasok pangan, juga tempat dimana industri manufaktur berada, sehingga ekonomi cepat naik, ketika ada goncangan cepat turun.
Sementara itu, JK mengucap selamat kepada kepala daerah yang hari itu mendapat penghargaan.
JK mengatakan, penghargaan adalah suatu hal yang penting sebagai apresiasi atas prestasi yang dicapai. Pesannya kepada para pejabat lain, untuk menjadi contoh untuk juga berprestasi.
"Ini juga tanda keberhasilan membina otonomi daerah. Seperti hari ini, kita memperingati hari otonomi daerah ke-22," kata JK.
Selain Prestasi Pemprov Jabar, dianugerahkan pula prestasi kepala daerah dengan kinerja terbaik nasional, yang berhak menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
Penghargaan ini ditetapkan dalam Kepres No. 25/TK Tahun 2018, yang berhasil diraih oleh Bupati Kuningan 2016-2018, Acep Purnama.
Dari hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2017 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016, telah diitetapkanan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) No. 100-53 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional.
Dari keputusan itu, Kemendagri menetapkan Pemprov Jabar dan Kota Bandung sebagai pemerintah daerah dengan prestasi kinerja tertinggi.