Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap polemik terkait Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tak diperpanjang.
Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait Perpres tersebut, sehingga tak perlu dibawa ke ranah Pansus DPR, Uji Materi MA maupun menjadi isu utama pada peringatan Hari Buruh 1 Mei mendatang.
Hal itu disampaikan Moeldoko usai pertemuan empat mata dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Selasa (24/4/2018).
“Yang terjadi di lapangan adalah seolah-olah semua Tenaga Kerja Asing berasal dari Cina. Ini sungguh berita yang menyesatkan,” kata Moeldoko.
Baca Juga: Fadli Zon: Pemerintah Cenderung Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Moeldoko menegaskan, tidak benar bahwa TKA asing menggeser tenaga kerja Indonesia. “Tidak benar, buktinya malah terjadi penurunan jumlah TKA di Indonesia,” ujar dia.
Dia menuturkan, selain TKA masuk ke Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia juga membanjiri pasar internasional.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan Perpres No. 20/2018 mengenai TKA lebih mengatur penyederhanaan prosedur perizinan TKA dan mempercepat layanan izin TKA.
“Tujuan dari lahirnya Perpres ini diharapkan memberikan kepastian terhadap investor, agar tidak menghambat investasi masuk ke Indonesia,” kata Hanif.
Menurutnya, investasi merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Hanif menekankan, Perpres ini hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya TKA, bukan membebaskannya sama sekali.
Baca Juga: Fahri Hamzah Menolak Perpres Tenaga Kerja Asing, Mengapa?
“Kita tidak bisa membangun hanya dengan APBN saja, kontribusi APBN kita hanya sekitar 15-an persen,” tutur Hanif.
