Infografis
Suara.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto pada Selasa (24/4/2018).
Untuk mengawal persidangan terakhir ini, Kepolisian sektor Kemayoran menerjunkan 140 personel.
"Pengamanan hari ini difokuskan yang pertama untuk sidang Setya Novanto. Ini rutin kita lakukan mengingat hari ini pembacaan putusan," kata Kapolsek Kemayoran, Komisaris Polisi Saiful Anwar di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Saiful menuturkan, pihaknya akan memperketat keamanan di sekitar Pengadilan Tipikor.
Baca Juga: Jalani Sidang Putusan, Ini Harapan Setya Novanto
"Kemungkinan nanti untuk pengamanan akan lebih diperketat," katanya.
Setya Novanto telah tiba di Pengadilan Tipikor. Menggunakan mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto tak banyak bicara. Dia hanya menyerahkan sepenuhnya soal putusan kepada majelis hakim.
"Ya kami serahkan sepenuhnya kepada Hakim, mudah-mudahan putusan seadil-adilnya," kata Setya Novanto.
Dalam perkara ini, Setya Novanto dinilai jaksa KPK terbukti menerima uang hasil korupsi e-KTP senilai 7,4 juta dollar AS. Novanto dituding berbuat korupsi e-KTP dengan cara mengintervensi Pejabat Kementerian Dalam Negeri dan menyalahgunakan wewenangannya ketika itu di DPR RI untuk menggiring anggaran proyek senilai Rp 5,8 triliun itu.
Jaksa kemudian menuntut Setya Novanto dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar. Mantan ketua umum Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti 7,4 juta dollar AS, serta pencabutan hak politik selama lima tahun.
Baca Juga: Sebelum Pemasangan Ring, Nafas Setya Novanto Sempat Terhenti
Meskipun mengajukan justice collaborator (JC), Setya Novanto bersikeras mengaku tidak pernah mengintervensi proyek e-KTP, dan tak pernah menerima hasil korupsi e-KTP. Hal itu ia tuangkan dalam nota pembelaan atau pledoi-nya.
Terhadap JC yang diajukannya, KPK tidak mengabulkannya. Sebab, Novanto dinilai tidak membuka peran pihak lain dan juga tidak mengakui perbuatannya sendiri dalam kasus e-KTP.
