Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), menegaskan, pihaknya terus berkomitmen membenahi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Pemprov Jabar. Ke depan, pemerintah daerah harus memiliki orietasi pengawasan dan penyehatan terhadap BUMD.
“Sejak 2008, kita terus melakukan pembenahan. Sebagian sudah berhasil sehat, sebagian lagi masih dalam penyehatan,” ujar Aher, ditemui usai rapat kerja Pansus I terkait LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat 2013-2018, di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Provinsi Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (23/4/17).
“Saya kira ke depan, kita harus punya orientasi BUMD. Ini harus dipantau terus dan disehatkan, dirasionalkan,” tambahnya.
Selan itu Aher menambahkan, porsi tenaga kerja di BUMD tertentu terlalu besar. Hal itu menjadi beban bagi BUMD.
Di sisi lain, Pemprov Jabar juga tidak bisa melakukan PHK karena perlu ada pembiayaan APBD.
“Tadi (rapat kerja) juga mencuat ke permukaan tentang kebanyakan tenaga kerja pada BUMD-BUMD tertentu. Ini menjadi beban bagi BUMD,” kata Aher.
DPRD Jabar menilai, BUMD harus bisa memberikan kontribusi lebih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD tidak efektif sebaiknya digabung atau merger.
Ketua Pansus I Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) DPRD Jabar, Gatot Cahyono, menyatakan, pembenahan BUMD akan menjadi 'pekerjaan rumah (PR)' untuk Gubernur Jabar 2018-2023.
“BUMD kita, faktanya memang ada yang jalan bagus, setengah bagus, semaput. Sudah sampai ke tingkat seperti itu dan banyak juga anak perusahaannya yang tidak jalan,” jelas Gatot dalam rapat kerja.
“Saya kira ini 'PR' buat gubernur yang akan datang,” pungkasnya.
DPRD Jabar Apresiasi Capaian Pemprov Jawa Barat
Terkait LKPJ TA 2017, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi capaian-capaian yang diraih Pemprov Jawa Barat di bidang pembangunan infrastruktur dan kemasyarakatan. Seperti Catur Sukses Penyelenggaraan PON XIX Jabar 2016 dan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka.
“Di penghujung masa jabatan Gubernur ini, masyarakat Jawa Barat memperoleh kado terindah, yaitu akan diresmikannya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka. Yang Insyaallah merupakan bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta,” tutur Ineu dalam rapat kerja.
“Harapannya akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” lanjutnya.
Apresiasi lain juga diberikan kepada Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Aher. Gubernur asal Kabupaten Sukabumi ini akan mendapat penghargaan tertinggi dari Presiden RI, Parasamya Purnakarya Nugraha. Penghargaan akan diberikan Presiden Jokowi pada 25 April 2018 di Jakarta.
“Apresiasi lain di penghujung kepemimpinan saudara (Gubernur), juga telah diraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugeraha dari Pemerintah Pusat atas kinerja yang dinilai baik dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” ucap Ineu.
“Undangannya sudah kami terima, Pak Gubernur. DPRD diminta untuk menyaksikan. Insyaallah kami hadir,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait LKPJ TA 2017 ada beberapa hal yang menjadi penekanan Pansus I DPRD Jabar. Ketua Pansus I Gatot Cahyono juga sangat mengapresiasi capaian-capaian yang diraih Pemprov Jawa Barat. Seluruh indikator ekokomi berjalan baik dan capaian investasi cukup tinggi.
“Namun, dalam implementasinya masih ada persoalan kemiskinan yang secara angka masih cukup besar,” tandas Gatot.
Selain itu, kata Gatot meskipun masukan investasi PMA dan PMDN cukup besar hingga mencapai Rp 400 Triliun. Pansus I menilai ketimpangan tenaga kerja masih cukup besar di daerah atau hampir 8%. Hal lain yang menjadi pertanyaan Pansus I juga terkait penataan aset PON XIX Jabar 2016.
Menanggapi hal itu, Aher menjelaskan bahwa pada 2008 angka kemiskinan Jabar di angka 15% lebih. Namun, capaian angka kemiskinan 7,8% saat ini sangat diapresiasi Pemerintah Pusat. Jauh lebih rendah dibanding provinsi lain.
“Mudah-mudahan ke depan dengan e-KTP bisa lebih baik. Karena e-KTP menghadirkan data kependudukan by name by address. Tidak akan ada double data,” jelas Aher.
Terkait investasi, kata Aher Penaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masuk ke Jabar melalui proyek-proyek padat modal. “Besar modalnya, tenaga kerjanya kecil. Seperti pabrik ban punya Korea di Karawang, pabriknya 60 hektar tapi tenaga kerjanya hanya 3.000 orang,” jelasnya.
Hal lain yang menjadi penyebab ketimpangan tenaga kerja, yaitu penerapan teknologi oleh perusahaan-perusahaan. Semakin tinggi teknologi yang digunakan perusahaan akan semakin mengurangi jumlah tenaga kerja.
“Hadir juga modal-modal besar, sepertinya di sektor hulu. Sektor hulu, kecil penyerapan tenaga kerjanya. Jadi, yang harus kita pikirkan bersama ke depan bagaimana regulasi pada saat produksi besar tapi hanya memerlukan tenaga kerja sedikit. Kita harus sambil berpikir bagaimana membangun sebuah regulasi pembentukan SDM lewat pendidikan, model apa yang kita harus lakukan ke depan. Ini cukup berat,” papar Aher.
Sementara mengenai fasilitas PON, hingga saat ini venue-venue PON XIX Jabar didayagunakan dengan baik. “Fasilitas PON ini yang terpenting didayagunakan dengan baik, tidak nganggur, tidak mangkrak seperti provinsi penyelenggara PON yang lain,” pungkasnya.
