Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), atas nama Presiden RI, melantik Pj Wali Kota Cirebon, Dedi Taufikurohman, sesuai dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1467 Tahun 2018, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jabar, Senin (16/4/2018).
Dedi Taufikurohman ditunjuk sebagai Penjabat Wali Kota Cirebon pasca berakhirnya masa jabatan Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, per tanggal 16 April 2018. Dedi, yang juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar, akan memimpin roda pemerintahan Kota Cirebon hingga terpilihnya wali kota definitif hasil Pilkada Serentak 2018.
Aher berharap, kehadiran Dedi dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, terutama isu-isu strategis Kota Cirebon pada 2018, termasuk mengawal sisa tahapan Pilkada Serentak. Terkait hal itu, Aher minta Dedi untuk melalukan monitoring dan melaporkan situasi wilayahnya secara berjenjang demi penyelenggaraan Pilkada Serentak yang tertib, aman, santun dan berkualitas.
"Lakukan tindakan antisipatif, jika ada riak-riak atau potensi kegaduhan, agar tidak meluas menjadi hal yang tidak diharapkan," kata Aher.
Di tahun politik ini, Aher juga mengingatkan netralitas ASN. Jangan sampai keberpihakan atau kecenderungan kepada salah satu pasangan calon mempengaruhi kinerja.
Aher mengatakan, ASN harus menjadi contoh wajah pemerintahan yang baik dan profesional, sehingga masyarakat tidak lagi apatis terhadap pemerintah dan bersedia menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2018.
"Tetaplah profesional dan jadikan aturan, juga tupoksi, sebagai pedoman saat bekerja," ujarnya.
Selain itu, PP No 49 Tahun 2008 menyebut, seorang penjabat kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah dan membuat kebijakan bertentangan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali ada izin tertulis dari Mendagri.
"Pesan saya amanah dalam mengemban tugas dan laporkan selama 3 bulan sekali ke Mendagri melalui Gubernur," ujar Aher.
Menanggapi hal itu, Dedi menyatakan bertekad akan meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada Pilwalkot Cirebon. Ia mengatakan, menurut data KPU Kota Cirebon saat ini, partisipasi masyarakat pada pemilihan Pilwalkot Cirebon di angka 69 persen.
Sebelum pencoblosan akhir Juni 2018, partsipasi pemilih Kota Cirebon diharapkan mencapai 78 persen.
"Ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan kira-kira sampai September nanti, diantaranya memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada. Poinnya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Cirebon untuk memilih, dari 69 persen, kita naikkan menjadi 78 persen," ujar Dedi.
Langkahnya diawali dengan pemutakhiran data pemilih, karena dikhawatirkan ada pemilih ganda. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Cirebon terkait perekaman KTP elektronik, dimana sekitar 16 ribu masyarakat belum melakukan perekaman.
"Kami juga sudah lakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk perekaman KTP elektronik. Kita akan jemput bola mendatangi masyarakat. Alhamdulillah, Kota Cirebon tinggal 16 ribu lagi dan saya targetkan Juni sebelum pencoblosan, selesai," katanya.
Selain itu, pada Juni nanti akan ada 5 ribu lebih masyarakat yang menginjak umur 17 tahun, yang harus menjadi daftar pemilih tetap.
"Di Juni itu juga ada 5 ribu lebih yang menginjak usia 17 tahun. Itu sudah kita rekam di sekolah, masjid dan di tempat umum lainnya, karena penduduk Kota Cirebon ini didominasi oleh laki-laki. Ini konsen kita," ucap Dedi.
