Infografis
"Peran sentral Bapenda harus terus ditingkatkan dengan berbagai terobosan dan inovasi agar mendongkrak pendapatan daerah," ujar Aher.
Di saat yang sama, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat pun harus terus berjalan. Untuk itu, kata Aher, fasilitas atau sarana yang dimiliki Bapenda, khususnya Samsat sebagai UPTD yang langsung bersinggungan dengan masyarakat harus mendukung.
"Saya yakin, kantor baru dan inovasi ini memberi kontribusi positif bagi keberhasilan program-program kerja Bapenda Jabar ke depan," ucap Aher.
Kepala Bapenda Jabar, Dadang Suharto, menjelaskan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2014. Hingga saat ini, Bapenda Jabar telah memiliki 34 kantor Samsat yang tersebar di 27 kabupaten dan kota.
Adapun empat kantor baru Samsat yang diresmikan ini adalah kantor Samsat wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, yang pembangunannya dilaksanakan tahun 2017, dengan luas tanah 3800 meter persegi (m2) dan luas bangunan 2300 m2. Potensi kendaraan sebanyak 420 ribu unit, cakupan layanan 23 kecamatan, dengan jumlah wajib pajak yang membayar per hari rata-rata 700 orang.
Kantor Samsat wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis dibangun 2017, dengan luas tanah 3180 m2 dan luas bangunan 2258 m2. Potensi kendaraan 146 ribu unit, cakupan layanan sembilan kecamatan, dengan wajib pajak yang membayar setiap hari rata-rata 400 orang.
Kantor Samsat wilayah Kabupaten Bogor, dibangun dua tahap, yaitu 2016 dan 2017, dengan luas tanah 5000 m2 dan luas bangunan 3600 m2. Potensi kendaraan sebanyak 1,4 juta unit, cakupan layanan 40 kecamatan, dengan jumlah wajib pajak yang membayar per hari rata-rata 3000 orang.
Kantor Samsat wilayah Kabupaten Karawang dibangun 2017, dengan luas tanah 2250 m2 dan luas bangunan 2200 m2. Potensi kendaraan sebanyak 750 ribu unit, cakupan layanan 30 kecamatan, dengan jumlah wajib pajak setiap hari rata-rata 1500 orang.
"Keseluruhan pembangunan bersumber dari APBD Jabar. Saya harap, seluruh pembangunan ini memberikan optimalisasi pelayanan yang representatif kepada masyarakat," jelas Dadang.
