Infografis
Suara.com - Kuasa Hukum sekaligus Juru Bicara Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto yakin jika pembubaran HTI ini tak lain hanyalah hanyalah persoalan politik.
"Akhirnya kita dapat kesimpulan memang ini lebih merupakan persoalan politik. Satu karena HTI itu dianggap paling bertanggung jawap terhadap kekalahan Ahok," ujar Ismail, di Gedung PTUN, Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (19/4/2018).
Ia menyampaikan jika dulu HTI lah yang pertama kali meneriakan haram pada pemimpin kafir tepatnya. Seruan ini muncul tepatnya pada 4 September 2016.
"Nah, semenjak itu, ini berkembang dikalangan masyarakat, dan orang berani mengatakan tolak pemimpin kafir. Lalu HTI dipersalahkan," katanya.
Dia menilai jika apa yang telah disampaikan HTI itu merupakan ajaran Islam. Memang, ujarnya didalam ajaran Islam itu tidak boleh masyarakat muslim memiliki pemimpin kafir.
"Dalam Alquran juga ada. Jelas itu, jadi mengapa kemudian kami dipersalahkan? Itu satu," katanya.
Kemudian, lanjut Ismail, yang kedua, ia menilai pemerintah sangat takut bahwa kekuatan 212 itu terus berkembang menjadi kekuatan politik yang sangat besar. Ini sudah terbukti pada saat Pilkada DKI Jakarta.
"Ahok yang didukung begitu rupa oleh itu bisa kalah dengan marjin yang telak 15 persen. Nah mereka kawatir nanti pilkada 2018 itu akan terulang. Dan puncaknya pada 2019 nanti di Pileg dan Pilpres," terangnya.
"Oleh karena itulah kekuasaan 212 ini harus di dihancurkan begitu kira-kira," lanjut dia.
Dirinya berpendapat jika alasan tersebut dicari-cari saja dengan menuduh HTI sebagai kelompok yang anti Pancasila. Padahal ia mengklaim tuduhan tersebut tidak terbukti dalam persidangan.
