Infografis
Suara.com - Polisi telah memeriksa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamerta menjelaskan, pemeriksaan itu berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian LHK kepada pihak pengembang reklamasi.
"Iya kan kita ingin tanyakan bagaimana proses pembuatan rekomendasi hanya itu saja," kata Adi saat dikonfirmasi, Kamis (19/4/2018).
Menurutnya, pertanyaan yang disampaikan penyidik terkait pemeriksaan Menteri Siti hanya soal pemberian rekomendasi.
Baca Juga: Kasus Reklamasi, Polisi Periksa Menteri Siti Nurbaya
"Kementerian lingkungan hidup pernah mengeluarkan rekomendasi yang mana rekomendasi itu kemudian dijawab oleh pihak pengembang, makanya kemudian dasar pencabutan moratorium itu didasari pada adanya jawaban dari pihak pengembang," kata dia.
Lebih lanjut, Adi menyampaikan pemeriksaan terhadap Menteri Siti juga tak dilakukan di Polda Metro Jaya, melainkan penyidik yang mendatangi Siti.
"Iya benar, (jadi penyidik yang sambangi kantor Menteri Siti)," kata dia.
Sebelumnya, polisi juga telah memeriksa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi
Pemeriksaan kedua menteri itu berkaitan dengan adanya penghentian sementara atau moratorium proyek reklamasi. Terkait moratorium itu, Menteri Luhut pernah mengeluarkan surat bernomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 lalu.
Baca Juga: Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta, Polisi Periksa Luhut dan Susi
"Reklamasi itu kan sifatnya umum ya, kita mau menilai NJOP kan kita lihat dulu berkaitan dengan reklamasinya. Ada banyak item yang ditanyakan sehingga itu dimoratoriumkan," kata Adi di Polda Metro Jaya, Senin (16/4/2018).
