Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Gedung Sate, Bandung, Jabar, Selasa (17/4/2018).
Kerja sama yang disepakati kedua pihak terkait pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Jabar.
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher) menyebut, perhatian khusus terkait HAM di Jabar dinilai sangat penting dan berdampak terhadap perkembangan nasional. Seperlima masyarakat Indonesia adalah warga Jabar.
Aher mengatakan, manusia merupakan titik sentral pembangunan. Maka bicara pemenuhan HAM, tidak hanya dalam lingkup konstitusi saja, tapi justru nilai-nilai kemanusiaan harus jadi dasar utama HAM.
Misalnya Jabar, kata Aher, HAM ditegakkan atas kaitannya dengan hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
"Termasuk urusan keyakinan, pentingnya perhormatan penghargaan kepada orang lain. Ini perlu ditingkatkan," ujarnya.
Hal lainnya yang harus diperhatikan, ucap Aher, hak rakyat dalam memperoleh perekonomian yang laik. Tentu ini penting, mengingat tingginya kesenjangan ekonomi di Indonesia, yang menjadikan jurang di antara kaum yang kuat dan yang lemah taraf ekonominya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jabar terbilang sangat pesat.
Pertumbuhan ini menurutnya, harus diiringi dengan kemajuan di bidang penegakan HAM, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia-nya.
"Kalau diimbangi dengan HAM, ke depan, Jabar bisa jadi contoh provinsi lain, bahkan negara lain," Kata Damanik.
Damanik menyebut, selama Gubernur Aher memimpin Jabar dibanding daerah lain, kesepahaman HAM telah menjadi bagian penting dalam pembangunan di wilayah ini.
"Kehadiran kami ini untuk memperkuat pembangunan di Jawa Barat dalam prespektif HAM," katanya.
