Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Wali Kota Malang nonaktif, Mochamad Anton pada Selasa (17/4/2018). Anton menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
"Perpanjangan penahanan untuk 40 hari mulai 18 April–27 Mei 2018," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan.
KPK menetapkan Anton dan 18 anggota DPRD Malang sebagai tersangka pada Rabu (21/3/2018) lalu. Penetapan Anton dan 18 anggota DPRD Malang ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
Anggota DPRD diduga menerima fee terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
Fee tersebut diberikan oleh Anton dan Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015 untuk memuluskan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
Atas perbuatannya tersebut Anton disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Sedangkan, 18 Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
