Infografis
Suara.com - Amerika Serikat menegaskan tidak mau angkat kaki dari Suriah, meski gerombolan teroris ISIS berhasil dikalahkan oleh pasukan Presiden Bashar Al Assad yang didukung Rusia dan banyak milisi-milisi rakyat.
Militer Pakde Sam bercokol di Suriah sejak tahun 2013 atas nama perang melawan teroris ISIS. Namun, setelah ISIS kalah, tentara AS justru melancarkan serangan agresi terhadap pemerintah Suriah. Mereka menuding Presiden Assad menggunakan senjata kimia untuk membunuh rakyat.
Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley kepada CBS News, Minggu (15/4/2018), memaparkan tiga tujuan AS di Suriah setelah serangan udara mereka menargetkan sejumlah fasilitas yang diklaimnya gudang senjata kimia.
"Pertama, Presiden Donald Trump sudah dengan sangat jelas menyatakan bahwa kita tidak bisa menggunakan senjata kimia di mana pun, dan kami akan terus memeranginya dengan berbagai cara untuk melindungi kepentingan Amerika," klaim Haley.
Baca Juga: Ba'asyir Kembali Jalani Perawatan di RSCM Pada 28 Mei 2018
“Kedua, kami ingin memastikan bahwa mereka memahami bahwa ISIS harus dikalahkan sepenuhnya. Ketiga, kami ingin memastikan bahwa pengaruh Iran tidak akan mendominasi wilayah tersebut,” tambah dia.
Sanksi untuk Rusia
Haley juga mengumumkan rencana AS untuk menjatuhkan sanksi baru ke Rusia karena krisis Suriah. Selain sanksi yang sudah ada, yaitu karena aneksasi Ukraina dan campur tangan dalam pemilihan presiden AS.
Menteri Keuangan AS Mnuchin diperkirakan akan mengumumkannya pada Senin (16/4) waktu setempat, dan mereka akan mendatangi perusahaan apa saja yang berurusan dengan persenjataan Assad serta penggunaan senjata kimia.
AS, Inggris, dan Prancis pada Jumat (13/4) melancarkan serangan udara ke fasilitas yang mereka klaim gudang senjata kimia milik Assad.
Baca Juga: Telkomsel Cari Startup Potensial di The NextDev 2018
Sementara otoritas pengelola kompleks lembaga sains di Suriah yang menjadi sasaran serangan udara agresi AS, menepis tuduhan memunyai maupun mengembangkan senjata kimia pemusnah massal.
Kepala Institut Pembangunan Industri Farmasi dan Kimia Saeeda Saeed menegaskan, kompleks yang dibom AS tersebut justru digunakan oleh Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) pada tahun 2013.
"OPCW ada di kompleks ini sejak tahun 2013, dan hingga kekinian masih beraktivitas melakukan pemantauan," kata Saeed setelah pesawat tempur AS menghancurkan bangunan tersebut yang dilansir Xinhua, Senin (16/4/2018).
"Kompleks gedung yang hancur ini adalah tempat kerja tim ahli OPCW di Suriah. Mereka membawa seluruh benda yang dicurigai sebagai senjata kimia untuk diteliti. OPCW sendiri sudah 2 kali melaporkan tak ada senyawa kimia yang digunakan untuk senjata," jelasnya.
Ia menuturkan, AS sudah berbohong mengenai adanya instalasi senjata kimia yang digunakan militer Suriah untuk membunuh rakyat atas perintah Presiden Bashar Al Assad.
"Aku dan kalian sendiri, para jurnalis dalam dan luar negeri menjadi saksinya. Seandainya ada senjata kimia di sini, maka kita tak bakal bisa berdiri tanpa memakai masker saat ini," tuturnya.
OPCW telah mengakhiri aktivitasnya di Suriah pada akhir 2013, setelah tentara Suriah menyetujui menyerahkan gudang senjata kimia.
Pada Juni 2014, seluruh gudang senjata kimia dari tentara Suriah diserahkan ke OPCW.
Namun, setelah tentara Suriah menyerahkan senjata kimia, negara-negara Barat terus menuduh pasukan pemerintah menggunakan senjata kimia.
Pada 7 April, para pemberontak di distrik Douma di desa Ghouta Timur, Damaskus, menuduh pasukan pemerintah Suriah menggunakan gas klorin dalam serangan di daerah itu.
Tuduhan pemberontak yang didukung AS itu merupakan klaim yang tidak pernah diakui oleh tentara dan pemerintah Suriah.
