Infografis
Dirjen kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menuturkan, capaian perekaman e-KTP bagi Jabar tidak lepas dari peran dinas-dinas kependudukan di tiap daerah dan kesadaran masyarakat Jabar yang tinggi akan kepemilikan e-KTP.
"Terimaksih kepada gubernur Jabar dan para bupati wali kotanya, beserta Disdukcapilnya, atas capaian yang diperoleh Jabar dibidang administrasi kependudukan. Per hari ini, capaian perekaman KTP elektronik sudah lebih dari 99 persen, sedikit lagi selesai. Terimakasih juga kepada masyarakat atas partisipasinya," tutur Zudan.
Zudan mengatakan, bila penduduk Indonesia tertata dengan baik, maka pembangunan akan mudah dilakukan.
"Tujuan pembangunan akan mudah tercapai karena memiliki data yang akurat. Untuk itulah, GISA kita canangkan dan sudah diawali oleh Mendagri pada 8 Februari 2018," katanya.
Ia menjelaskan, mulai 2014, data kependudukan untuk pelayanan publik, seperti pajak, perbankan, pembuatan SIM, BPJS, dan ssuransi bersumber dari Kemendagri. Begitupun dengan data untuk perencanaan pembangunan, RPJP, RPJM dan penyusunan APBN/ APBD harus menggunakan data dari Disdukcapil.
"Termasuk untuk Pilkada, Pileg, Pilpres ya," ucapnya.
Terkait ketersediaan blanko e-KTP, Zudan menerangkan, saat ini blanko e-KTP telah tercetak 18,9 juta keping dan sudah terdistribusi 9 juta keping.
"Di Kemendagri masih ada lebih dari 9 juta keping blanko, jadi ini cukup," ujarnya.
Untuk perekaman data, dari Januari sampai Maret 2018, rata-rata merekam 52 ribu orang perhari di seluruh Indonesia. Kapasitasnya setiap hari bisa menerima perekaman sebanyak 327 ribu orang.
"Kalau perhari 52 ribu dengan kapasitas 327 ribu, berarti masih sanggup setiap hari merekam 275 ribu orang lagi. Masalahnya adalah mau tidak masyarakat merekam e-KTP," pungkas Zudan.
