Infografis
Suara.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Muzakir Manaf meyakini partai lokal yang dipimpinnya mampu memenangi pemilu legislatif 2019 di Provinsi Aceh.
"Kami yakin Partai Aceh kembali meraih kemenangan pada pemilu legislatif 2019, baik DPR Aceh maupun DPR kabupaten/kota di Aceh," kata Ketua Umum DPA Partai Aceh Muzakir Manaf, di Banda Aceh, Aceh, Selasa (10/4/2018) malam.
Pernyataan tersebut dikemukakan Muzakir Manaf pada pelantikan Pengurus DPA Partai Aceh periode 2018-2019. Pengurus DPA Partai Aceh dilantik oleh Ketua Majelis Tuha Peut Partai Aceh Malik Mahmud yang juga Wali Nanggroe Aceh.
Mantan Wakil Gubernur Aceh itu mengatakan, Partai Aceh pada pemilu sebelumnya memenangi peraihan kursi parlemen di Aceh. Pada pemilu 2014 lalu, Partai Aceh meraih 29 dari 81 kursi DPR Aceh.
"Untuk pemilu 2019, kami bertekad meraih 50 persen kursi DPR Aceh maupun DPR kabupaten/kota. Tekad tersebut harus disertai keyakinan, perjuangan, serta kerja keras semua jajaran dan kader Partai Aceh.
Oleh karena itu, Muzakir Manaf yang juga mantan Panglima Angkatan Bersenjata GAM memerintahkan jajaran Partai Aceh menaklukkan hati rakyat Aceh. Dengan menaklukkan hati rakyat, maka Partai Aceh akan memenangi pemilu legislatif.
"Dengan dukungan rakyat, Partai Aceh akan memenangi pemilu. Partai Aceh didirikan dengan perjuangan rakyat Aceh. Banyak ujian yang telah dihadapi Partai Aceh," ungkap Muzakir Manaf.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tuha Peut Partai Aceh Malik Mahmud melantik kepengurusan DPA Partai Aceh periode 2018-2023. Pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah serta para ketua partai politik di Provinsi Aceh.
Adapun kepengurusan Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh 2018-2023 yakni Ketua Umum Muzakir Manaf, Sekretaris Jenderal Kamaruddin Abu Bakar, Ketua Harian Sarjani Abdullah serta pengurus bidang lainnya.
Partai Aceh merupakan partai politik lokal yang didirikan para mantan komandan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Partai Aceh merupakan partai politik peraih kursi dominan pemilu legislatif 2009 dan 2014, baik DPR Aceh, maupun sebagian DPR kabupaten/kota. (Antara)
