Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga menilai ada yang salah dalam sistem pangan yang berjalan di Indonesia.
Ia mengatakan jika kebutuhan pangan harus di verifakasi. Dan yang harus ditanamkan yang pertama ialah mengambil kebijakan yang harus betul-betul dipahami.
"Bahwa ini masalah serius, negara bisa bangkrut karena kebijakan pangan yang salah. Bangkrut dalam artian devisit terus negara kita," ujar Sandra di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).
Yang penting, lanjut dia, dari kunjungan Prof. Dr. Hilal Elver tersebut, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap akar masalah pangan di Indonesia.
Jangan hanya karena kurang impor akan tetapi lebih melihat akar masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya.
"Lebih konferhensif jangka panjang, berkaitan dengan lingkungan hidup, aspek HAM, aspek ekonomi nasional dan sebagainya," kata Sandra.
Komas HAM sendiri berharap jika pemerintah memberikan perhatian lebih serius dalam konteks kebijakan pangan kemudian melihat dengan hubungan yang lain.
"Sektoral, misalnya, jangan hanya berpikir produksivitas pertanian saja, tapi memajukan sumber pangan lokal yang lain," katanya.
Ia mengatakan jika pemerintah serius dari dulu, seharusnya kasus gizi buruk yang terjadi di Asmat lalu itu tidak terjadi.
"Nggak ada orang mati kelaparan di tanah yang begitu, meski memang Papua tidak terlalu subur," sambung Sandra.
Ia juga mengatakan jika mindset masyarakat mengenai pangan harus diubah total. Artinya, masyarakat harus melihat pangan yang betul-betul pangan bukan hanya beras, kedua evaluasi gandum juga sangat perlu dilakukan.
Selain itu, tuturnya, sebagai negara bukan penghasil gandum seharusnya pemerintah mengevaluasi total apakah bijak jika Indoneska terus mempromosikan pangan yang tidak bisa dihasilkan sendiri, bahkan memjadi impor terbesar.
"Yang lebih gila lagi garam, masa kita impor. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang dunia, trus kita impor garam," pungkasnya.
