Infografis
Ditegaskan Tjahjo, ada sanksi tegas yang akan diberikan kepada siapapun ASN yang terlibat dalam politik praktis.
"Di aturan-aturan yang dikeluarkan Bawaslu merujuk pada Undang-Undang yang ada termasuk Peraturan MenPAN-RB. Jadi bagi pegawai negeri yang tidak menaati pasti akan dikenakan sanksinya," tegasnya.
Sementara itu Tjahjo menepis soal isu Papua rawan konfllik dalam Pilkada nanti. Ia optimis pelaksanaan Pilkada di Papua akan berlangsung aman karena adanya pendampingan dari Kepala BIN, Kapolda, Pangdam, serta dukunhan dari semua elemen masyarakat setempat.
"Yang penting adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan mau punya e-KTP untuk persiapan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang," pesannya. (Lidya Salmah)
Baca Juga: 138 e-KTP Disiapkan untuk Kelompok Aliran Kepercayaan
