Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memastikan, belum ada inisiasi dari DPR untuk mengkaji ulang sistem pemilihan langsung kepala daerah yang kekinian tengah diperdebatkan politikus.
Sejumlah kalangan menilai pilkada langsung lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat. Tidak sedikit politikus berpendapat, pilkada sebaiknya dikembalikan ke sistem perwakilan, yakni dipilih oleh anggota DPRD. Salah satu penggagasnya adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo.
"Belum sih saya rasa. Belum ada inisiasi dari DPR. Semuanya masih sibuk dengan menghadapi pemilu dan Pilpres 2019 juga," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Fadli mengatakan, Gerindra adalah partai politik yang sejak dulu tidak setuju dengan Pilkada langsung dan pernah memperjuangankan supaya kepala daerah tetap dipilih oleh DPRD.
Baca Juga: Kasus Ujaran Kebencian, Berkas Arseto Sudah di Tangan Kejaksaan
"Kami di Partai Gerindra ini sejak dulu mengharapkan Pilkada dipilih lewat DPRD. Itu kan sampai 2-3 tahun lalu kita selalu ribut soal itu. Karena tidak pernah berpikir substansi. Hanya berpikir kepentingan jangka pendek," tutur Fadli.
Bahkan, kata dia, sikap Gerindra itu menjadi salahsatu penyebab mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) keluar dari partai yang dipimpin Prabowo Subianto.
"Dulu kalau tak salah, Ahok keluar dari Gerindra gara-gara itu. Karena Gerindra berposisi mendukung soal pemilihan, pilkada yang dipilih DPRD. Terus dia keluar karena tak setuju," kata Fadli.
"Kok sekarang mau bolak balik. Makanya dikaji dan diperdebatkan secara mendalam, secara substansial. Kami dulu melakukan kajian dan research soal hal ini mendalam. Jadi pemerintah ini jangan hanya membahas kulit-kulitnyalah. Membahas sistem itu secara mendalam," Fadli menambahkan.
Baca Juga: Dengar Keterangan Saksi Ini, Bupati Kukar Tak Bisa Tahan Tawa
