Infografis
Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menanggapi munculnya kaus bertuliskan #2019GantiPresiden belakangan ini. Kata dia hal itu merupakan aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan.
"Itu adalah gerakan spontan dari masyarakat," kata Sohibul di Polda Metro Jaya, Senin (9/4/2018).
Sohibul tak menampik jika gerakan "2019 ganti presiden yang dituangkan dengan melalui kaus, gelang dan pernak-pernik, pertama kali diinisiasi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Tagar #2019 ganti presiden juga ramai diperbincangkan di dunia maya.
"Bahwa memang yang pertama mencetuskan adalah saudara Mardani Ali Sera itu iya," kata dia.
Baca Juga: Hadapi Yangon, Bali United Bawa 20 Pemain ke Myanmar
Namun, ketika disinggung masyarakat siapa yang mendukung gerakan "2019 ganti presiden". Sohibul mengaku tidak tahu. "Saya nggak tahu, harus disurvei," kata dia.
Sohibul juga mengaku telah memposting melalui akun Twitter pribadinya berkaitan munculnya tagar #2019GantiPresiden di linimasa.
"Saya sudah sampaikan baca di Twitter saya ya. Sudah ada tentang (2019 ganti presiden) itu," katanya.
Fenomena munculnya gerakan #2019Ganti Presiden" juga turut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang juga berstatus bakal calon presiden petahana pada Pilpres 2019.
Jokowi mengakui geram dengan isu-isu politik yang tak konstruktif, melainkan kontraproduktif.
Baca Juga: Premium Langka, Arcandra Sebut Ada Pengurangan Pasokan
Kekesalannya itu diungkapkan ketika berpidato dalam acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 di Ballroom Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018).
"Sekarang isunya kaus (bermotif: 2019 ganti presiden). Masak kaus bisa mengganti presiden, yang bisa mengganti presiden itu hanya rakyat," kata Jokowi.
Jokowi mengakui bukan sosok yang anti kritik. Namun, dia menegaskan kritik harus berdasarkan data atau fakta.
"Sekarang masyarakat sudah dewasa, sudah matang, sudah mengerti, bisa membeda-bedakan. Semuanya kalau mengkritik itu ada datanya, berbasis data dan bisa mencarikan solusi alternatif," kata Jokowi.
