Myanmar dan Bangladesh pada Januari 2018 sepakat menyelesaikan pemulangan sukarela pengungsi dalam dua tahun. Myanmar membangun dua pusat penerimaan dan yang dikatakannya kampung sementara di dekat perbatasan di Rakhine untuk menerima kedatangan pertama.
"Kami sekarang di perbatasan siap menerima, jika pihak Bangladesh membawa mereka ke pihak kami," kata Kyaw Tin, menteri kerja sama antarbangsa Myanmar, kepada wartawan pada Januari.
Banyak di Myanmar, yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha, menganggap Rohingya pendatang gelap dari Bangladesh. Perserikatan bangsa-Bangsa menggambarkan serangan balasan Myanmar sebagai pembersihan suku, yang ditolak Myanmar.
Ketika ditanya apakah ia mempercayai jaminan pemerintah bahwa Rohingya akan diizinkan kembali ke rumah mereka setelah tinggal sementara di kampung itu, Mueller mengatakan, "Saya sangat prihatin pada keadaannya." Sebagian masalahnya adalah, kata pengamat hak asasi Human Rights Watch, yang bermarkas di New York, Myanmar sudah merata-tanahkan sedikit-dikitnya 55 desa, yang dikosongkan selama kekerasan itu.
"Saya menyaksikan daerah tempat desa dibakar dan digusur. Saya tidak melihat atau mendengar ada persiapan bagi orang untuk pergi ke tempat asal mereka," kata Mueller.
Pejabat Myanmar menyatakan desa itu digusur membuat permukiman kembali pengungsi.
Melihat kondisi tersebut, Mueller mengatakan menyampaikan masalah ini dan mendorong pejabat pemerintahan di Myanmar untuk memberikan jalan masuk bagi lembaga bantuan. (Antara)