Adik: Kata Mahkamah Agung, Kasus Ahok Dianggap Penting

Kamis, 05 April 2018 | 16:11 WIB
Adik: Kata Mahkamah Agung, Kasus Ahok Dianggap Penting
Pengacara sekaligus adik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Fifi Lety. (suara.com/Ria Rizki)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengacara sekaligus adik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Fifi Letymembuka pernyataan Mahkamah Agung soal keputusan penolakan Peninjauan Kembali (PK) Ahok yang cepat diputuskan. Kata dia, MA beranggapan kasus Ahok penting.

Hanya saja Fifi melihat keanehan di balik cepatnya putusan itu. Penolakan tersebut hanya berdurasi 19 hari saja.

"Saya mendapat statement dari Mahkamah Agung, kenapa kasus Ahok diputuskan cepat-cepat? Karena kasus Ahok dianggap penting," jelasnya pada konferensi pers Amnesty International Indonesia di HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2018).

Menurut Fifi, MA seharusnya mengangkap kasus Ahok sama seperti kasus lainnya. Dia ingin kakaknya dipandang sama di mata hukum.

Baca Juga: Basuki - Vero Cerai, Kenapa Warganet Ucapkan Terimakasih ke Ahok?

"Dianggap penting apanya? Semua orang harus dianggap sama di mata hukum tanpa memandang bulu," kata Fifi.

Di balik penolakan PK Ahok, Fifi curiga hakim tersebut merupakan mantan penasihat FPI. Tapi dia masih mempertanyakan kebeneran tersebut.

"Hakim Agung yang memeriksa periksa perkara ini adalah bekas penasihat FPI. Saya juga tidak tahu benar atau tidak, namun saya sudah melihat beritanya," katanya.

Mahkamah Agung mengumumkan telah menolak upaya hukum Pengajuan Kembali yang diajukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Senin (26/3/2018). Itu artinya, Ahok akan tetap mendekam di penjara.

Majelis hakim yang menangani peninjauan kembali Ahok, diketuai oleh Artidjo Alkostar dengan beranggotakan Salman Luthan dan Sumardijatmo.

Baca Juga: Sekjen Tim Pembela Habib Rizieq: Sukmawati Harus Seperti Ahok

Sebelumnya Ahok mengajukan PK diwakili oleh kuasa hukumnya pada tanggal 2 Februari 2018 kepada MA, melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya pada tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI