Infografis
Suara.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan terdakwa Fredrich Yunadi, Kamis (5/4/2018). Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan empat orang saksi untuk memberikan keterangan di muka persidangan.
Tiga di antaranya adalah pegawai Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan satu orang lainnya adalah anak buah dari Fredrich sendiri.
"Mereka merupakan perawat, Indri Astuti serta dua orang petugas keamanan Abdul Aziz dan Mansur," kata jaksa Takdir Suhan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Sementara satu saksi lainnya adalah anak buah Fredrich, Achmad Rudiansyah turut dihadirkan jaksa untuk bersaksi untuk bosnya.
Baca Juga: Setnov Belum Masuk RS, Fredrich Yunadi Sudah Minta Bantal Selimut
Keempat orang tersebut sebelumnya sudah bersaksi dalam sidang lanjutan kasus yang sama, namun dengan terdakwa dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo, Senin (2/4/2018) lalu.
Pada persidangan sebelumnya, petugas keamanan RS Medika Permata Hijau, Abdul Aziz mengatakan melihat Setya Novanto menutupi mukanya dengan selimut saat dibawa ke RS Medika pascakecelakaan.
"Pasien sendiri yang tutup mukanya. Awalnya itu ajudannya hanya tutup selimut di badan saja. Setelah saya antar ke ruang VIP lantai 3, saya bersama driver Roni turun bersama brankar untuk dikembalikan di depan IGD," ujar Abdul Aziz.
Tak hanya itu saja, Abdul Aziz juga sempat heran. Sebab, biasanya pasien kecelakaan dibawa ke IGD. Namun untuk Novanto, ia langsung diminta ke lantai 3 ruang VIP, kamar 323.
"Karena korban kecelakaan saya mau arahkan ke IGD, tapi disuruh bawa ke VIP lantai 3. Lalu Saya, Roni dan ajudannya naik ke lantai 3," jelas Abdul Aziz.
Baca Juga: Fredrich Lapor Propam, KPK: Alasannya Pasti Mengada-ada
Dalam perkara ini, Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
