Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, banyak proyek pembangunan infrastruktur yang koruptif, karena terdapat penggelembungan dana secara tak wajar alias di-mark up.
Akibatnya, kata Prabowo, banyak terjadi kecelakaan kerja di sejumlah proyek infrastruktur besutan pemerintah, seperti terjadi di DKI Jakarta.
Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga politikus Gerindra, tak menampik pernyataan sang ketua.
Oleh sebab itu, ia menilai setiap proyek infrastruktur harus melibatkan pihak swasta agar terdapat pengawasan yang lebih baik.
Baca Juga: Lompat Pagar Rel, Rakun Disambar Commuter Line Jakarta-Bogor
"Asal bekerja sama dengan pemerintah dalam public-private partnership, kemitraan. Kalau dibiarkan pemerintah jalan sendiri tanpa governance atau tata kelola yang baik, (hanya) akan tercapai sebuah konsep pembangunan yang tidak ada check and balance," kata Sandiaga ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (1/4/2018).
Sebagai seorang yang punya latar belakang pengusaha, Sandiaga menilai pembangunan infrastruktur sangat menguntungkan.
Karenanya, dia mendorong kemitraan antara pemerintah dengan badan usaha swasta yang lebih masif untuk proyek infrastruktur, sehingga lebih transparan.
"Kami ingin juga ke depan tidak ada kebocoran dalam pembangunan infrastruktur, karena biasanya untungnya sekitar 10-14 persen dari proyek infrastruktur itu," tuturnya.
Dengan begitu, swasta juga menjadi bagian dari pemerintah dalam membangun bangsa dan negara melalui proyek-proyek infrastruktur.
Baca Juga: Sandiaga Akui Terowongan Mampang-Kuningan Bikin Kemacetan Baru
"Itu harusnya jadi insentif bagi swasta membangun infrastruktur, dan bukan hanya tugas pemerintah. Tapi swasta juga ikut membangun dan juga menjadi bagian dari pemerintah," jelasnya.
Sebelumnya, Jumat (30/3) lalu Prabowo Subianto dalam acara Partai Gerindra di Hotel Sultan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, mengatakan bahwa kecelakaan infrastruktur yang marak terjadi akhir-akhir ini disebabkan karena ada mark up dana proyek.
Ia mencontohkan, proyek infrastruktur yang sebenarnya hanya bernilai Rp200 juta, dianggarakan menjadi Rp500 juta.
