Peran Negara Dinilai Minim dalam Polemik Transportasi Online

Sabtu, 31 Maret 2018 | 00:00 WIB
Peran Negara Dinilai Minim dalam Polemik Transportasi Online
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Pengurus Pusat Organisasi Buruh Internasional (ILO), Said Iqbal (tengah), bersama berbagai perwakilan aliansi ojek online menggelar konfrensi pers di Gedung LBH Jakarta (Suara.com/Arief Apriadi)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengurus Pusat Organisasi Buruh Internasional (ILO), Said Iqbal menilai perang harga yang terjadi antar operator transportasi online seperti Go-Jek, Uber dan Grab merupakan dampak dari minimnya peran negara dalam mengawasi perkembangan pasar digital terutama dibidang transportasi online.

Menurut Iqbal, negara belum mampu menyediakan wadah dalam hal ini undang-undang yang dapat mengakomodir hak dan kewajiban para pengemudi transportasi online.

Hingga kini, undang-undang LLAJ (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dirasa bisa mengakomodir permasalahan transportasi online, belum juga direvisi oleh pemerintah.

Hal itu menyebabkan para aplikator -sebutan operator transportasi online- bebas berlomba-lomba menurunkan tarif untuk menggaet para penumpang.

Baca Juga: Ini Kekuatan Persija di Mata Pelatih Arema FC

Kebijakan itu berimbas pada berkurangnya jumlah pendapatan para pengemudi transportasi online yang otomatis berdampak juga pada menurunnya kesejahteraan mereka.

Sebelumnya, pada Selasa (27/3/2018), ribuan pengemudi ojek online berdemonstrasi di depan Istana Negara. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menaikan tarif per kilometer yang yang dirasa terlalu rendah, yakni hanya Rp1.600 per kilometer.

Kejadian itu, menurut Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjadi cermin nyata bahwa pemerintah memang tak pernah hadir dalam polemik transportasi online ini.

"Negara tak hadir, makanya ada istilah perang tarif. Ini bukan negara kapitalis padahal" ucap Iqbal di Kantor LBH Jakarta, Jum'at (30/3/2018).

"Jangan-jangan para pejabat yang berwenang ini menerima upeti (disogok). Tapi saya bisa salah, (masih) perlu pembuktian," katanya.

Baca Juga: Hot, Kevin Aprilio Main Piano Sambil Memangku Vicy Melanie

Rencananya, pada Hari Buruh nanti, KSPI akan menggelar aksi di Jakarta. Said Iqbal memperkirakan 500 ribu orang dari seluruh Indonesia akan memadati Ibu Kota demi menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak pemerintah untuk lebih peduli pada kesejahteraan para buruh, termasuk pengemudi transportasi online.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI