Infografis
"Kedua, menetapkan masa transisi untuk mengatasi maladministrasi yang telah terjadi saat ini, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari dengan melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," kata dia.
Langkah ketiga yang disarankan adalah memaksimalkan peran dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi terkait, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Langkah keempat yang harus dilakukan Pemprov, kata Dominikus, yakni menjadikan penataan kawasan Tanah Abang sebagai proyek percontohan penataan para pedagang secara menyeluruh, tertib lalu lintas dan jalan raya, pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki, sebagai wujud pelayanan publik yang baik berkelas dunia.
Tak hanya itu, Dominikus mengatakan bahwa pihaknya memberikan waktu selama 30 hari sejak disampaikan LAHP ini kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan empat poin tersebut. Kemudian jika Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan tindakan korektif pada dalam waktu tiga hari, Ombudsman akan memberikan rekomendasi.
Baca Juga: Didesak Tindaklanjuti Temuan Ombudsman, Anies: Belum Juga 24 Jam
"Dan apabila rekomendasi telah diterbitkan Ombudsman, terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi tersebut. Rekomendasi dimaksud turut disampaikan kepada Presiden, DPR, dan untuk kepentingan umum akan disampaikan kepada publik luas sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia," tandasnya.
