Infografis
"Selain itu, Gubernur DKI Jakarta dalam penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya juga tidak memiliki perencanaan yang matang, terkesan terburu-buru dan parsial. Itu tampak dari pemprov yang belum memunyai rencan induk penataan PKL, serta peta jalan mereka,” terangnya.
Tindakan maladministrasi kedua yakni, kebijakan Anies menyimpang dari prosedur. Sebab, penutupan jalan itu dilakukan tanpa lebih dulu mendapat izin dari Ditlantas Polda Metro Jaya.
"Sesuai ketentuan Pasal 128 ayat 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas harus dengan seizin Polri," kata Dominikus.
Maladminsitrasi ketiga yang dilakukan Anies adalah, pengabaian kewajiban hukum. Sebab, kebijakan diskresi Anies tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030, serta Perda No 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi DKI Jakarta 2030.
Baca Juga: Sidang Tuntutan Gatot Brajamusti Kembali Ditunda, Hakim Marah
Ombudsman juga menemukan alih fungsi Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang melanggar ketentuan UU No 38/2004 tentang Jalan; UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; PP No 34/2006 tentang Jalan; dan, Perda DKI No 8/2007 tentang Ketertiban Umum.
