Cek Fakta
Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengaku telah membaca laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman yang berisi temuan empat tindakan maladministrasi yang dilakukan Gubernur Jakarta Anies Baswedan terkakt Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. Sandiaga pun mengapresiasi temuan yang diberikan Ombudsman.
"Saya sudah selesai baca dan bagus sekali masukan Ombudsman," ujar Sandiaga di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Sandiaga menuturkan, adanya temuan tersebut merupakan masukan bagi Pemprov Jakarta. Pemprov kata Sandiaga juga akan melakukan evaluasi-evaluasi terkait temuan-temuan dari Ombudsman perihal tindakan maladministrasi terkait kebijakan penutupan jalan Jatibaru.
"Saya rasa dari usulan-usulan itu kita kerjakan karena ini memang evaluasi dan waktu yang singkat sekarang sudah ada komunikasinya, kita luncurkan penataan tahap 2 atau tahap jangka menengah, dimana kita harapkan disitu ada solusi yang menuju untuk wilayah Tanah Abang yang terintegrasi," kata dia.
Lebih lanjut, Sandiaga juga menuturkan Pemprov akan mencari solusi terkait pedagang yang mengadu ke Ombudsman terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru.
"Lihat di esensi bahwa para pedagang sekarang mau masuk Ramadhan mereka alami kesulitan dan rekomendasi atau hasil laporan dari Ombudsman itu ditulis, bahwa kami harus cari solusi untuk pedagang dan itu akan kami tindaklanjuti," tandasnya.
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan empat tindakan maladministrasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta terkait Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.
Pelaksana Tugas Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Dominikus mengatakan tindakan maladministrasi pertama yang dilakukan Anies bersama Dinas UKM serta Perdagangan yakni tidak kompeten dalam mengantisipasi dampak dari penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya.
Hal tersebut terlihat dari tidak selaras dengan tugas Dinas UKM serta Perdagangan dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perdagangan sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2016.
"Selain itu Gubernur DKI Jakarta dalam penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya tidak memiliki perencanaan yang matang, terkesan terburu-buru dan parsial, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Rencana Induk Penataan PKL dan peta jalan PKL di Provinsi DKI Jakarta," ucap dia.
