Infografis
Suara.com - Polisi akan memantau tindaklanjut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas laporan Ombudsman RI mengenai dampak penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Ombudsman sebelumnya melaporkan ada empat maladministrasi dalam kebijakan Anies yang menutup jalan tersebut guna menjadi lapak pedagang kaki lima.
Anies sendiri diberikan waktu selama 60 hari ke depan oleh Ombudsman untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
"Kami tunggu selama 60 hari, apakah pemprov menjalankan rekomendasi Ombudsman itu atau tidak,” terang Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamerta di Polda Metro Jaya, Selasa (27/3/2018).
Baca Juga: Periksa Istri Setya Novanto, Penyidik KPK Cecar 26 Pertanyaan
Selama 60 hari itu, polisi akan menunda proses pemeriksaan terkait penyelidikan kasus dugaan pelanggaran Anies yang dilaporkan Sekjen Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian.
"Selama rekomendasi (Ombudsman) masih berjalan. (Penyelidikan) sementara dihentikan dulu," tegasnya.
Selain itu, kata Adi, polisi juga akan meminta keterangan komisioner Ombudsman, untuk menelusuri pertimbangan yang menjadi dasar temuan maladminstrasi yang dilakukan Anies.
"Artinya begini, kalau saya melihat bahwa Ombudsman juga punya pertimbangan. Pertimbangan Ombudsman ini, saya ingin coba dapatkan. Wujud pertimbangannya apa, cara pandang Ombudsman terhadap jalan Jatibaru itu apa," katanya.
Sebelumnya, Ombudsman RI telah memublikasikan empat temuan maladminitrasi terkait penataan PKL di Jatibaru, Tanah Abang, Jakpus pada Senin (26/3/2018) kemarin.
Baca Juga: Partai Gerindra: Anies Baswedan Berpotensi Jadi Cawapres Prabowo
Salah satu tindakan maladministrasi adalah, Anies tak memunyai kompetensi mengantisipasi dampak setelah Jalan Jatibaru ditutup dan dijadikan lapak PKL.
