"Dan apabila rekomendasi telah diterbitkan Ombudsman terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi tersebut rekomendasi dimaksud turut disampaikan kepada Presiden DPR dan untuk kepentingan umum akan disampaikan kepada publik luas sesuai ketentuan pasal 37 ayat 1 dan pasal 38 ayat 1 dan 4, Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia," terangnya panjang lebar.
Ombudsman pun menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) penataan kawasan Tanah Abang tahap pertama kepada Kasubdit Pemerintah Aceh DKI DIY Dirjen Otda Sartono, Inspektur Pengawas Polda Metro Jaya Kombes Irwasda Komarul Z dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah.
Baca Juga: Menkominfo: Proyek Palapa Ring Barat Rampung, Siap Beroperasi