Infografis
Hasil studi Greenomics Indonesia menunjukkan, selama periode 2004-2017, kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas lebih dari 2,4 juta ha, atau 36 kali lipat dari luas daratan DKI Jakarta.
Lebih dari 90 persen dari izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan itu, merupakan izin-izin ekspansi perkebunan sawit yang diberikan kepada para pelaku bisnis.
“Lebih dari 2,2 juta ha atau lebih dari 91 persen atau setara lebih dari 33 kali lipat luas DKI Jakarta, izin-izin perkebunan tersebut diberikan pada periode Presiden SBY. Sedangkan, izin-izin perkebunan yang diberikan pada era Presiden Joko Widodo, seluas lebih dari 200 ribu ha atau di bawah 9 persen,” kata Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia.
Studi tersebut mengindikasikan, Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan periode 2009-2014, yang ketika itu juga menjabat Sekjen PAN, memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin perkebunan partikelir.
Baca Juga: Sosialisasi ke Toko Kutang, Ridwan Kamil Malu Sendiri
Zulkifli total memberikan izin penggunaan lahan seluas 1,64 juta ha atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta untuk pengusaha perkebunan.
Izin-izin perkebunan yang diterbitkan oleh Zulkifli—yang juga besan Amien Rais—setara dengan hampir 70 persen dari total luas izin perkebunan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017.
Angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang ‘diputihkan’ dari stempel kawasan hutan pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Sebagai perbandingan, Menteri Kehutanan periode 2004-2009 MS Kaban, menerbitkan surat perizinan perkebunan kepada pebisnis seluas 600 ribu ha, atau 9 kali lipat daerah Jakarta.
Luas lahan yang dialihkan Kaban untuk pebisnis perkebunan itu, setara hampir 24 persen dari total luas lahan perkebunan selama 2004-2017.
Baca Juga: Aiptu TG Tembak Kepala Sendiri, Wakapolri: Ada Masalah Keluarga
Sedangkan izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui Kepala BKPM, seluas 216 ribu ha, atau setara lebih dari 3 kali lipat luas DKI Jakarta.
