Infografis
Suara.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan menegaskan, akan mencabut izin operasional biro perjalanan haji dan umrah Abu Tours, setelah tidak mampu memberangkatkan 86.720 jemaah umrah ke Arab Saudi.
Padahal, dari 86.720 jemaah tersebut, Abu Tours telah menerima Rp1,8 triliun.
"Kami sudah melaporkan semua perkembangan mengenai Abu Tours ini ke pusat, dan sudah turun perintah juga untuk mencabut izin operasionalnya," jelas Kepala Bidang Haki dan Umrah Kemenag Sulsel Kaswad Sartono kepada Antara, Jumat (23/3/2018).
Ia mengtakan, pencabutan izin operasional secara pasti baru akan dilakukan pekan depan karena pemberitahuan dari Kemenag pusat sudah turun untuk segera ditindaklanjutinya.
Baca Juga: PDIP: Kemenhub Tak Bisa Disalahkan Atas Permenhub 108/2017
Kaswad mengakui, hak-hak jemaah umrah sangat jelas diatur dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU tersebut.
Menurutnya, pencabutan izin operasional dari Abu Tours ini juga berdasarkan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) setelah hak-hak dari jemaah tidak mampu dipenuhi oleh biro travel tersebut.
"Ada tahapan-tahapan sebelum pencabutan izin operasional dilakukan, dan kami di Kemenag ini hanya membina travel-travel atau biro umrah ini. Antara regulasi haji dan umrah itu sangat jauh berbeda karena regulasi umrah belum sesempurna dari regulasi haji," katanya.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan Chief Executive Officer Abu Tour Hamzah Mamba (35) sebagai tersangka, setelah tidak mampu memberangkatkan 86.720 jemaahnya.
"Berdasarkan hasil penyelidikan dan ditemukan adanya unsur-unsur tindak pidana, akhirnya kami tetapkan tersangka dalam kasus ini berinisial HM," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani.
Baca Juga: PT LIB Buka Peluang Perseru Gunakan Marora Sebagai Markas
Ia menjelaskan, keterangan dari tersangka tentang tidak cukupnya anggaran pemberangkatan untuk 86.720 orang jemaah ini, menjadi alasan ditingkatkannya perkara tersebut ke penyidikan.
