Infografis
Syarief menjelaskan, proyek e-KTP direalisasikan sesuai dengan peraturan berlaku. Namun dalam perjalanannya, proyek yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu, justru dikorupsi secara berjemaah.
"Tapi yang melakukan korupsi siapa gitu lho? Programnya itu memang program nasional, tapi kan tak boleh dikorupsi. Nah ini yang melakukan korupsi siapa. Jangan dibalik-balik," ujar Syarief.
Syarief mengatakan, alangkah lebih baik kalau nama-nama yang disebut sebagai penerima uang e-KTP, diusut secara tuntas. Hal itu lebih elegan daripada saling menuding satu sama lain.
"Kita kan harus saling menghargai. Koalisi itu harus saling menghargai. Jadi seharusnya kalau memang disebut-sebut namanya, ya diusut saja tuntas. Kalau terbukti diproses hukum. Kalau tidak terbukti ya direhablititasi namanya. Kan begitu," kata Syarief.
Baca Juga: Hadapi Belanda di Amsterdam ArenA, Inggris Tanpa Jack Wilshere
Untuk diketahui, Demokrat belakangan memberikan sinyalemen merapat ke PDIP untuk mengusung Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon presiden petahana pada Pilpres 2019.
Hal itu sempat tersirat dari pernyataan Ketua Umum Demokrat SBY dalam acara Rapimnas Demokrat, awal bulan ini.
