Infografis
Suara.com - Opini Tsamara Amany, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, mengenai sejarah peran pemuda dalam pentas politik Indonesia, serta anjurannya agar kaum muda milenial berjuang melalui partai politik, menuai kritik dalam kerangka polemik.
Tsamara, dalam tulisan opini di salah satu media daring nasional berjudul ”Anak Muda Mental Penjilat?”, menyebut aksi-aksi massa tak lagi menjadi alat ampuh untuk mengintervensi kebijakan politik dan pemerintahan.
Menurutnya, jalan ”ekstra-parlementer” seperti itu ampuh pada era 1966 dan juga 1998, tapi tidak untuk era kekinian.
Sebabnya, Tsamara menilai aksi massa kaum muda pada era ’66 dan medio ’90an merupakan satu-satunya pilihan tatkala rezim yang ada cenderung otoriter.
Baca Juga: Pola Permainan Sudah Terbaca Bhayangkara, Teco Tetap Pede
Ia mencontohkan, Presiden pertama RI Bung Karno yang menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin sehingga membuat kaum muda tak leluasa memberikan masukan. Hal yang sama juga terjadi pada era Orde Baru, tatkala Presiden Soeharto membungkam kaum oposan.
Namun, pada era kekinian, Tsamara menilai beragam saluran menyampaikan kritik cenderung terbuka, sehingga aksi massa tak lagi relevan.
Ia lantas menganjurkan kaum muda berjuang "masuk ke dalam sistem", seperti menjadi anggota partai politik.
Hal itulah yang ia lakukan, dengan menjadi kader sekaligus pemimpin PSI dan mendukung Presiden Joko Widodo. Tapi, Tsamara mengakui pilihannya itu banyak menuai cibiran.
Kritik
Baca Juga: Usai Diperiksa Sebagai Tersangka, Lyra Virna: Alhamdulillah...
Kritik pertama dilancarkan Ariel Heryanto, profesor program studi Indonesia di Monash University, Australia, sekaligus Deputi Direktur Monash Asia Institute.
