Pramono kemudian mengajak masyarakat atau penggugat anti korupsi untuk melakukan pengecekan ke DPR. Ia mengaku tidak pernah membahas pengadaan e-KTP saat masih menjadi wakil rakyat kala itu.
"Jadi kalau saya sebagai pimpinan DPR yang katakanlah tidak ada upaya dengan komisi II, tidak ada urusannya dengan Banggar, kenapa saya mesti dikasih? Emangnya saya ini jagoan," kata dia.