Infografis
Suara.com - Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan stop pengambilan air tanah di semua gedung-gedung tinggi di Ibu Kota, termasuk perumahan perumahan elit. Hal ini untuk mengantisipasi penurunan permukaan tanah di Jakarta.
Untuk memulai gerakan stop penggunaan air tanah di Ibu Kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memulai dari kediaman pribadinya di Jalan Pulobangkeng No 5, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain dampak penurunan tanah, penggunaan air tanah juga tidak sehat karena tercemar limbah rumah tangga berupa bakteri e-coli dari septictank.
"Dari situ saya kaget juga, terus saya bilang sama istri kalau kita mandi pakai air limbah kita sendiri, ini nggak sehat," kata Sandi di kediamannya.
Menurutnya di kawasan perumahan elit Jakarta pun air tanahnya sudah tercemar dan tidak sehat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya harus diubah, berganti dengan air Pam.
"Makanya hari ini langsung saja, pas kemarin Pak Gubernur mulai kegiatan sama teman-teman yang kelola air. Kami akhirnya bilang kalau di kantor sudah mulai, berarti yang di rumah juga. Makanya saya mulai di rumah saya, kita totalitas, potong pipa air tanahnya," ujar dia.
Sandiaga mengaku, di kediamannya banyak orang yang setiap hari menggunakan air dari tanah. Ditambah lagi ia memiliki kolam renang.
"Karena di sini penggunaan air banyak bangat, saya yakin banget karena orang yang mengawal saya saja sudah 20 orang. Mereka mandi di sini, terus ada kolam renang juga di belakang pak. Jadi saya lihat paling nggak kita mulai dari diri kita sendiri," tutur dia.
Belajar Dari Kasus Tokyo
Sandi menceritakan, di Tokyo, Jepang pada tahun 1960-an juga terjadi penurunan permukaan tanah yang sangat cepat. Penyebabnya karena pengambilan air tanah, bukan karena pembangunan, juga bukan fenomena alam.
"Tapi murni karena kecerobohan manusia sendiri. Jadi kita harus mengubah, saya mencoba mengubah dari diri sendiri, saya sendiri dan keluarga saya," ujar dia.
