Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menilai calon kepala daerah berstatus tersangka kasus korupsi tak perlu diganti. Menurut dia, jika hal itu dilakukan tak akan menjadi pelajaran.
"Karena kalau boleh diganti, saya menduga di masa yang akan datang ini tidak menjadi perhatian serius. Orang mau siapapun dicalonkan saja, toh nanti kalau ketangkap diganti," kata Arief dalam diskusi bertajuk 'Korupsi, Pilkada, dan Penegakan Hukum' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3/2018).
Arief memiliki dua opsi. Pertama, biarkan semua proses berjalan seperti seharusnya. Artinya, tak perlu ada regulasi baru untuk jadi payung hukum penggantian calon kepala daerah yang berstatus tersangka.
"Kalau Anda calonkan yang tidak baik, ya tanggung risikonya. Tapi ingat ini baru tahap pencalonan, masih ada tahap pemungutan suara yang menentukan siapa yang terpilih. Masyarakat harus diberi informasi yang cukup tentang situasi terkini supaya daerah dapat yang terbaik," katanya menjelaskan.
Baca Juga: Bosan Ditanya Soal Neymar ke Madrid, Ini Jawaban Emery
Solusi kedua, menurut Arief adalah diskualifikasi. Opsi ini dirasa lebih baik mengingat selama ini tak ada satupun tersangka yang divonis bebas di pengadilan ketika dijerat KPK.
"Maka masyarakat harus dilindungi. Kalau didiskualifikasi itu ke depan lebih berhati-hati karena risikonya lebih besar," ujarnya.
Kendati begitu, Arief melanjutkan, diskualifikasi ini hanya berlaku untuk tersangka kasus korupsi, bukan pidana umum.
"Misal pembunuhan, itu nanti ahli hukum yang menimbang, kalau korupsi mungkin bisa seperti itu (diskualifikasi)," ujarnya.
KPK baru saja mengumumkan Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang juga Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014 Zainal Mus sebagai tersangka tindak pidana korupsi kasus pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009.
Baca Juga: FIFA Umumkan VAR Digunakan di Piala Dunia 2018
AHM dan Zainal Mus diduga telah menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
