Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan bahwa kasus calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi sempat ditangani oleh Polda Maluku.
"Kasus ini pernah ditangani oleh Polda Maluku Utara (Malut). Beberapa tersangka lainnya telah dipidana," kata Saut dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/3/2018) malam seperti dikutip dari Antara.
Lebih lanjut Saut mengatakan, pada 2017 AHM mengajukan prapradilan. Pengadilan Negeri Ternate kemudian mengabulkan gugatannya.
"Sehingga Polda Maluku mengeluarkan SP3 untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut sesuai keputusan praperadilan yang menyatakan oleh Polda tidak sah," ujarnya.
Baca Juga: Raih Emas Asian Games, ISSI Siap Ganjar Bonus Rp1 Miliar
Sejak saat itu, KPK mulai berkoordinasi dengan Polda dan Kejati Maluku. Kasus tersebut akhirnya kembali dibuka dengan penyelidikan baru pada Oktober 2017.
Saut juga menegaskan sesuai kewenangan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, penegak hukum atau pihak lain yang terkait dengan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara atau penegak hukum tersebut.
"Apa yang dilakukan KPK saat ini adalah semata proses hukum yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan Undang-Undang dan kecukupan abadi," kata Saut.
KPK telah menetapkan Ahmad Hidayat Mus yang juga Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014 Zainal Mus sebagai tersangka tindak pidana korupsi kasus pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009.
AHM dan Zainal Mus diduga telah menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Baca Juga: Cawapres Jokowi, PPP Tunggu Masukan dari Munas Alim Ulama
AHM dan Zainal Mus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.
