Infografis
Suara.com - Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Ace Hasan Syaidzily mengakui pasti ada kelebihan dan keuntungan atau kekurangan yang dimiliki dari proses sistem Pilkada langsung.
"Kita melihat bahwa ada dampak atau ekses yang disebabkan dari Pilkada langsung ini, misalnya transaksi uang sistim yang mendorong korupsi," jelasnya di kantor SMNC, Jalan Cisadane, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).
Menurut Ace, dalam Pilkada langsung dapat pula menghasilkan kepemimpinan dengan cara yang lebih baik.
"Komunikasi dengan rakyat, kesejahteraan rakyat lebih terjaga. Nah, tinggal sekarang ini kita menghitung mana yang lebih menguntungkan kepentingan rakyat atau tidak," ujarnya.
Baca Juga: Marak Politik Uang, Bamsoet Usul Pilkada Langsung Ditiadakan
Hal paling penting menurutnya adalah perbaikan regulasi yang ada. Misalnya, ketegasan terhadap proses transaksi di dalam proses tersebut.
"Yang saya maksud proses transaksi adalah orang melihat Pilkada itu berbiaya tinggi. Nah, kalau berbiaya tinggi, kita harus cari upaya untuk Pilkada tidak berbiaya tinggi. Salah satunya adalah harus dijaga sedimikian rupa agar politik uang jangan sampai jadi budaya," bebernya.
Dia menambahkan, diharapkan proses pendidikan politik di masyarakat harus dikedepankan pada aspek moneypolitik.
"Hal yang perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari Pilkada itu kan mencari lebih baik. Pengalaman pascareformasi, menerapkan sistim Pilkada langsung ternyata banyak pemimpin daerah yang ternyata lebih baik," ujarnya.
Ia mencontohkan, seperti Presiden Jokowi saat ini. Menurut dia, Jokowi itu adalah hasil produk Pilkada langsung.
Baca Juga: Pilkada Langsung Mepet, DPR Batal Revisi UU Parpol
"Kita tidak bisa menjamin dengan pilihan kepala daerah melalui DPRD, dapat menghilangkan korupsi. Jadi intinya menurut saya, tentu perbaiki pada pembiayayaan politik," jelasnya.
Ace melihat, DPRD bisa melahirkan kepemimpinan yang bebas dari korupsi, meskipun banyak yang menyangsikan kinerja DPR saat ini. Menurutnya, memperbaiki Pilkada langsung itu misalnya dengan mengurangi biaya politik yang tidak ada transaksi dan regulasi.
"Harus dipertegas lagi tidak ada transaksi politik. Negara juga harus membiayai, misalnya kampanye. Punya kaderisasi yang kuat mendukung partai dengan pendidikan politik yang kuat," tandasnya.
