Infografis
Suara.com - Setelah vonis terhadap terdakwa Politikus Hanura Miryam S Haryani dan General Manager PT Jasa Marga Tbk Persero Cabang Purbaleunyi Setia Budi berkekuatan hukum tetap (incraht), Komisi Pemberantasan Korupsi langsung mengeksekusi keduanya ke lembaga pemasyarakat (Lapas).
KPK mengeksekusi Miryam ke Lapas Perempuan Klas II A Jakarta (Pondok Bambu) pada Kamis (15/3/2018). Sementara Setia Budi dieksekusi ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
"Hari ini dilakukan eksekusi terhadap dua terpidana," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Sebelumnya Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis anggota DPR RI, Miryam dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta. Miryam terbukti bersalah dalam kasus perbuatan memberikan keterangan tidak benar di persidangan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
Sementara Setia Budi divonis penjara satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp50 juta subsidair dua bulan kurungan oleh Majelis Hakim Tipikor. Setia Budo terbukti bersalah dalam kasus suap pada Sigit Yugoharto selaku auditor Bada Pemeriksa Keuangan.
Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Setia Budi bertentangan dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun, Setia Budi mau mengakui dan menyesali perbuatan.
Setia Budi juga belum pernah dihukum, berlaku sopan dalam persidangan dan masih memiliki tanggungan keluarga.
Setia Budi terbukti memberi satu unit motor Harley Davidson Sportster 883 tahun 2000 kepada Audior Madya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto.
Selain memberi motor Harley, Setia Budi juga terbukti beberapa kali memberikan fasilitas hiburan malam di tempat karaoke Las Vegas, Plaza Semanggi, Jakarta Pusat.
Adapun, pemberian itu karena Sigit selaku Ketua Tim BPK yang melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, telah mengubah hasil temuan sementara tim pemeriksa BPK atas temuan PDTT tahun 2015 dan 2016, pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi.
Setia Budi terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
