Infografis
Suara.com - Undang-Undang Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3), telah melewati 30 hari masa kerja pasca disahkan DPR di dalam rapat paripurna tanggal 12 Februari 2018. Sementara, Presiden Joko Widodo hingga kini tidak menandatangani UU MD3 hasil revisi tersebut.
Praktisi hukum dari Firma Hukum (Law Firm) AI and Associates Ahmad Irawan menilai, sekalipun Presiden tidak menandatangani, UU MD3 tersebut tetap sah menjadi UU dan wajib diundangkan, karena telah melewati 30 hari kerja.
"Sah-nya UU MD3 itu didasarkan pada Pasal 20 ayat 5 UUD 1945," kata Irawan saat dihubungi, Rabu (14/3/2018).
Menurut Irawan, sikap Jokowi tidak menandatangani UU MD3 dapat ditafsirkan sebagai keputusan deklaratif Jokowi untuk tidak mengikatkan diri pada undang-undang tersebut.
Baca Juga: Bamsoet: Jam 00.00 WIB Nanti Malam UU MD3 Berlaku
Kata dia, sikap tersebut memberikan implikasi terhadap materi Undang-Undang yang tak bisa dilaksanakan.
"Artinya, selain pasal-pasal kontroversial yang mendapat penolakan publik, penambahan pimpinan DPR dan MPR pun tidak dapat dilaksanakan," ujar Irawan.
Persetujuan, penandatangan dan pengundangan merupakan rangkaian yang pada dasarnya harus ditempuh suatu peraturan perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut bukanlah semua jaminan sebuah norma dapat dilaksanakan. Apalagi norma tersebut mendapatkan penolakan dari Presiden.
Ia menjelaskan, jika Presiden Jokowi konsisten pada sikapnya, peraturan pelaksana dari UU MD3 tidak akan pernah ditetapkan. Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan undang-undang tersebut.
"Jika peraturan pelaksana tidak ada, bagaimana UU MD3 tersebut dilaksanakan. Misalnya, terkait peraturan pemerintah mengenai gaji dan fasilitas pimpinan DPR dan MPR," tutur Irawan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Belum Teken UU MD3, Seskab: Tunggu Saja Besok
Sampai saat ini, tidak diketahui apakah UU MD3 tersebut telah mendapatkan penomoran. Terdapat hal prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa pelaksanaan undang-undang tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku undang-undang yang mendasarinya.
