Infografis
Suara.com - Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi akan memberikan perhatian lebih terhadap 7 isu strategis di Jawa Barat. Prioritas itu menjadi janji yang harus ditepati pasangan itu kalau saja nanti menang dalam pertarungan pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat nanti.
"Ini selalu saya ulang ada tujuh isu strategis yang harus kita selesaikan di Jawa Barat," kata Deddy Mizwar kepada awak media seusai mengikuti acara debat publik Pilgub Jawa Barat, di Gedung Sabuga, Jalan Taman Sari, Kota Bandung, Senin, (12/3/2018) malam.
Demiz, sapaan akrab Deddy, mengatakan ketujuh isu strategis itu terbagi menjadi 3 pokok permasalahan ini, yakni urusan lingkup manusia, masalah tata ruang, dan malasah reformasi birokrasi. Ketiganya menjadi masalah krusial di Jawa Barat.
"Dari mulai masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, pendidikan hingga kesehatan itu faktor manusia itu lingkup manusia, ekonomi dan sosialnya," jelasnya.
Baca Juga: DPD Golkar Bandung Kompak Dukung Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi
Sementara masalah tata ruang yang dimaksud Demiz, ialah terkait masalah perbaikan lingkungan hidup, infrastruktur dan yang lainnya.
"Masalah ruang ini manusia hidup di alam seperti apa, menjadi tata kelola ruang itu juga menjadi visi misi kami,"
Adapun, untuk masalah perbaikan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan pembaruan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efisien. Sehingga, fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat bisa berjalan sebagaimana mestinya.
"Reformasi birokrasi harus terus dilakukan untuk bisa lebih efektif dan efisien. Akuntabel transparan dengan pendekatan keterbukaan melalui IT," paparnya.
Dedi Mulyadi pun mengatakan ada 3 prioritas utama yang akan dilakukan Dedi kalau nantinya terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Demiz pada periode 2018-2023 nanti.
Baca Juga: Presiden PKS Ungkap Kenapa Tak Jadi Usung Deddy Mizwar
Selain memperbaiki masalah lingkungan hidup, politisi partai Golkar itu pun akan membenahi sektor anggaran yang kadang kala tak mengena saat diluncurkan menjadi sebuah program dan masalah distribusi pengelolaan antara provinsi dan daerah yang masih belum bisa sinergis.
