Infografis
Suara.com - Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Timur Tengah, Alwi Shihab, mengatakan larangan penggunaan cadar di kampus Islam jangan dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap agama Islam.
"Saya kira tidak usah dipermasalahkan, seakan-akan (larangan) ini anti-Islam. Islam itu luas kok, yang (hijab biasa) begini bagus, pakai kerudung model Bu Nuriyah (Wahid) juga bagus," kata Alwi di Istana Wakil Presiden, seperti diberitakan Antara, Jumat (9/3/2018).
Alwi menjelaskan, Islam sesungguhnya adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk berpakaian sopan.
Namun, pengertian batasan pakaian sopan dan Islami tersebut ditafsirkan berbeda-beda oleh sejumlah orang.
Baca Juga: Bersejarah, Donald Trump Mau Bertemu Kim Jong Un pada Mei 2018
Cara berpakaian tersebut juga menjadi berbeda jika diterapkan di negara Eropa dan Amerika, di mana perempuan yang memakai cadar akan menjadi pusat perhatian karena dianggap mencurigakan.
"Jadi semuanya itu kita lihat kemaslahatannya, Islam itu agama yang memperhatikan kemaslahatan. Maslahat Universitas (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) mungkin tidak tercermin kalau itu dibiarkan. Tapi kalau maslahat pribadi ya silakan. Kita juga harus toleran dalam menerima perbedaan pendapat," katanya.
![Alwi Shihab diangkat menjadi Komisaris Utama PT Askrindo. [alwishihab.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/07/28/68749-alwi-shihab-diangkat-menjadi-komisaris-utama-pt-askrindo.jpg)
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mengeluarkan surat larangan bagi mahasiswinya untuk menggunakan cadar, di lingkungan kampus.
Larangan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan untuk mencegah perluasan paham Islam radikal di lingkungan kampus.
Baca Juga: Nature Republic Buka Gerai Baru, Ribuan Pengunjung Rela Antri
Sementara itu, Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Universitas Indonesia menilai larangan yang dikeluarkan UIN Yogyakarta tersebut kurang tepat, karena UIN tidak menerapkan pemisahan kampus antara laki-laki dan perempuan.
"Sayangnya, kondisi Kampus UIN masih menggabungkan laki-laki dan perempuan dalam proses belajar-mengajar. Maka pada konteks inilah kebijakan Rektor UIN Sunan Kalijaga menjadi kurang tepat," kata Peneliti PSHI UI Ahmad Sadzali.
