Cabut Hak Politik, KPK Tak Mau Koruptor Jadi Kepala Daerah

Jum'at, 09 Maret 2018 | 10:00 WIB
Cabut Hak Politik, KPK Tak Mau Koruptor Jadi Kepala Daerah
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Saya kira itu salah satu poinnya (permintaan masyarakat). Ketika semakin banyak pelaku kasus korupsi kita ajukan di persidangan dan kalau tuntutannya rendah tidak sebanding misalnya dengan perbuatannya dan sikap kooperatif atau tidaknya di persidangan maka salah satu pertimbangan efek jera tentu perlu diperhatikan ke depan kita akan melihat lebih serius tentang berat ringannya tuntutan ini," kata Febri.

Sebelumnya, Nur Alam didakwa bersama-sama dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara, Burhanuddin dan Direktur PT Billy Indonesia, Widdi Aswindi menerima hadiah Rp2,7 miliar.

Penerimaan uang itu yakni terkait pemberian Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan IUP ‎Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan terdakwa juga memperkaya PT Billy Indonesia sebesar Rp1,59 triliun.

Baca Juga: Berkas Kasus Korupsi Tanah Pertamina Dilimpahkan ke Kejari Jaksel

Atas perbuatan terdakwa negara disebut menderita kerugian sebesar Rp 4,3 triliun atau setidak-tidaknya Rp1,59 triliun.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI