Infografis
Suara.com - Kepolisian Republik Indonesia menerima penyerahan sejumlah aset dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aset itu dari kasus korupsi yang ditangani KPK.
Aset tersebut diperolah KPK dari hasil rampasan terhadap perkara terpidana Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Mantan Bupati Bangkalan, Madura, Fuad Amin.
Aset yang diserahkan adalah dua bidang tanah dan bangunan milik Nazaruddin yang bertempat di Jalan Wijaya Graha Puri Blok C No.15, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ditaksir aset tersebut seharga Rp12,4 miliar. Kemudian sebuah mobil Kijang Innova XW 43 tahun 2010 milik terpidana Fuad Amin.
Saat menerima penyerahan aset tersebut di Hotel Mercure Ancol pada Kamis (8/3/2018), Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto menyambutnya dengan baik.
Baca Juga: KPK Hibahkan Barang Rampasan dari Nazaruddin dan Fuad Amin
Dia berharap kerjasama antar lembaga penegak hukum, khususnya KPK tidak hanya menjadi slogan saja, tetapi juga dipraktekan dalam tindakan nyata.
"Dalam rangka penegakan hukum, dipahami bahwa korupsi di negara kita ini anomali. Oleh karena itu, kerjasama kita tidak hanya di atas kertas antara KPK dengan kepolisian, harus kerja keras dan kerja sama demi hukum," katanya saat menyampaikan sambutan dalam Rakernis Bareskrim.
Ari Dono mengatakan kerja KPK selama ini dalam memberantas korupsi sudah membuahkan hasil. Sebab, aset yang diterima oleh lembaganya hari ini merupakan baguan dari kerja KPK dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara.
"Pagi ini kita akan menerima penyerahan aset hasil penegakan hukum dari KPK untuk kepolisian. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa KPK bukan hanya kerja, hasil kerjanya pun kita dikasih," kata Ari Dono.
Ari Dono sadar pendapatan yang diperoleh penyidik tidak besar, sehingga dorongan yang didapat dari KPK merupakan sebuah langkah yang baik. Dia juga berharap, para penyidik mendapt intensif dari kasus yang mereka tangani.
Baca Juga: KPK Sebut Modus Korupsi Terbanyak di Bidang Ini
"Selain karena memang kewajiban, ini juga menjadi rangsangan untuk sungguh-sungguh supaya negara jangan sampai rugi karena korupsi," katanya.
