Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menginginkan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) baru terus berlanjut di Jakarta, walaupun tidak menggunakan dana APBD.
Program pembangunan RPTRA marak dilakukan pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Namun, sejak tahun 2018, program pembangunan RPTRA itu dihentikan.
"Kami harapkan akan adanya terus penyedian ruang bagi masyarakat. Pokoknya ada tempat berkumpul keluarga," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/3/2018).
Sandiaga mengatakan, skema pembangunan RPTRA nantinya dapat bekerja sama dengan pihak swasta. Meski begitu, ada sejumlah masalah yang menjadi pertimbangan seperti minimnya jumlah lahan.
Baca Juga: Hamil Muda, Bolehkah Makan Mie Instan?
"Nah, banyak lahan yang dimiliki perorangan. Jadi mungkin bisa bekerja sama dengan swasta,” tuturnya.
Sandiaga menjelaskan, sejumlah persyaratan yang diminta pihak swasta untuk membangun RPTRA di antaranya pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta 20 persen dari satu kompleks RPTRA digunakan untuk iklan.
"Saya nilai tidak apa-apa, RPTRA bisa buat beriklan. Jadi, ada RPTRA yang dipakai untuk beriklan, ada yang hasil program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),” terangnya.
Selain itu, Sandiaga menuturkan pihak swasta meminta RPTRA itu tetap dalam penguasaan mereka, termasuk soal keamanan dan perbaikan. Sementara jalan di sekitar RPTRA dipelihara oleh pemprov.
"Banyak pemilik properti itu belum tahu menggunakan lahannya untuk proyek apa. Ini yang akan kami dorong untuk dibangun RPTRA dengan konsesi-konsesi seperti itu,” tandasnya.
Baca Juga: Ketua DPR Minta BPK Rinci Dugaan Penyalahgunaan Dana Otsus Papua
