Infografis
Suara.com - Sejumlah partai nonkomunis dan kelompok Islam turut memberikan warna tersendiri dalam pertemuan pertama Kongres Rakyat Cina (NPC) ke-13 di Beijing.
Di sela-sela pertemuan yang agenda utamanya membahas amandemen Undang-Undang China dan usulan atas perubahan masa jabatan presiden itu, sejumlah partai nonkomunis China mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri.
Mereka memaparkan partisipasi secara efektif dalam sistem kerja sama dan konsultasi politik, demikian laporan sejumlah media resmi Cina, Rabu (7/3/2018).
Partai politik nonkomunis yang diakui pemerintah China adalah Komite Revolusi Kuomintang China (RCCK) yang berdiri di Hong Kong pada 1948, Liga Demokrat China (CDL) berdiri pada 1941, Asosiasi Pembangunan Demokrasi Nasional China (CNDCA) berdiri pada 1945, Asosiasi China untuk Demokrasi (CAPD) berdiri pada 1945.
Kemudian, Partai Demokrasi Petani dan Pekerja China (CPWDP) berdiri pada 1930, Partai Zhi Gong berdiri pada 1925, Jiusan Society berdiri pada 1945, dan Liga Pemerintahan Mandiri Demokratik Taiwan (TDSGL) berdiri pada 1947 yang anggotanya adalah orang-orang Taiwan tinggal di daratan Tiongkok.
Beberapa anggota partai nonkomunis tersebut memiliki beberapa perwakilan di NPC atau lembaga setingkat DPR dan dapat berpartisipasi pada urusan pimpinan legislatif atau menjadi konsultan politik.
Sejumlah partai nonkomunis tersebut juga bisa mendorong penyelidikan atas kasus-kasus pelayanan kesehatan, pendidikan, integrasi ekonomi regional, dan pengurangan angka kemiskinan.
Laporan investigasi sering kali disampaikan secara langsung kepada Komite Sentral Partai Komunis China (PKC) sebagai partai penguasa, demikian pernyataan Ketua RCCK Wan Exiang.
Laporan juga bisa disampaikan kepada Dewan Pemerintahan yang dipimpin perdana menteri dengan memberikan saran mengenai formulasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
"Sistem kerja sama multipartai dan konsultasi politik yang dipimpin PKC merupakan bagian dari sistem baru yang lahir dari daratan China," kata Presiden China Xi Jinping yang juga Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKC sekaligus panglima tertinggi militer China itu sebagaimana dikutip Kantor Berita Xinhua.
Islam Sementara itu, di sela-sela pertemuan NPC yang dibuka sejak Senin (5/3) tersebut, Asosiasi Islam China (IAC) memuji langkah masyarakat Daerah Otonomi Ningxia yang mayoritas masyarakatnya beretnis Hui dalam menyatukan beberapa etnis dan menjamin kebebasan menjalankan kewajiban agamanya masing-masing.
"Sebagai pusat utama Muslim China, Ningxia telah melakukan upaya yang luar biasa dalam membangun Islam berkarakter China," kata Wakil Ketua IAC Jin Rubin sebagaimana dikutip Global Times.
Ningxia dihuni sekitar 2,47 juta warga beretnis Hui atau sekitar 36 persen populasi dengan mayoritas pemeluk agama Islam.
Jin menyebutkan bahwa di Ningxia terdapat 4.391 unit masjid dengan 10.150 imam yang terdaftar di pemerintahan setempat.
Ningxia sebagai daerah setingkat provinsi di China itu mampu melindungi kebebasan beragama masyarakatnya dengan berbagai kebijakan, termasuk sektor pendidikan, seperti Ningxia Institute of Socialism dan Ningxia Islamic Institute yang sering mengadakan pelatihan dan seminar mengenai agama.
"Kebijakan kebebasan beragama di China dipuji oleh negara-negara Arab dengan memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyebarkan sejarah Islam di China kepada dunia," kata juru bicara IAC dalam pertemuan NPC itu.
Jin yang juga penanggung jawab IAC dalam kerja sama dengan negara-negara lain itu menyatakan bahwa China tetap menentang keras pengaruh paham garis keras dari luar.
"Anti-ekstremisme telah menjadi konsensus bersama negara-negara Islam. Ekstremisme telah merusak agenda politik mereka. Pola inklusif dan sejuk telah menjadi pemikiran utama dunia Islam," ujarnya. (Antara)
