Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan jika kehadiran perempuan tidak bisa jika hanya dimaknai dalam proses pencalegan.
Sebab, ujarnya, pencalegan tersebut seharusnya tidak lepas dari proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis di partai dan itu adalah Salah satu pondasi penting untuk mengokohkan keterwakilan perempuan
“Kalau perempuan hanya sekedar dihadirkan untuk memenuhi kebijakan afirmasi maka mereka akan menjadi korban dari kompetisi politik yang tidak sehat,”ujar Tuti usai diskusi publik dengan tema “Tantangan Perempuan Di Tahun Politik, di Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).
Adanya ketraumaan pada beberapa politisi perempuan pada tahun 2014 disebutkan Titi itu karena konsolidasi di internal partai tidak tuntas. Akhirnya hal tersebut menimbulkan kanibalisme antar caleg satu partai.
“Kalo Partai dan kaderisasinya solid tentu tidak akan terjadi kompetisi antar calon diinternal partai," ujarnya.
Menurutnya, sangat sulit bagi caleg perempuan ataupun caleg laki-laki untuk menang sendirian. Untuk bisa menang, semua harus bergerak untuk memenangkan partai.
Ia menyebutkan jika memang ada keberpihakan dari Parpol, maka kebijakan afirmasi tersebut akan melembaga mulai dari kaderisasi dan rekrutmennya.
“Sehingga bisa dieliminir politik dinasti dan politik mahar itu bisa dikesampingkan,”ujarnya.
Berdasarkan pengalaman 2014 lalu, Riset Perludem menunjukkan bahwa perempuan itu dicomot hanya untuk memenuhi keterwakilan perempuan yang mandatori, berdasarkan regulasi tanpa memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sepenuhnya.
Selain itu, ujarnya, juga soal pendanaan. Dimana perempuan masuk politik saja sudah terlambat dan pendanaannya juga kalah jumlah.
Menurutnya, kalau partai punya skema yang betul-betul melembaga, maka akan mulai dengan mempersiapkan kader perempuannya secara matang.
“Perempuan menghadapi banyak tantangan di sektor politik, tindakan afirmasi itu tidak cukup hanya sebatas kebijakan, tetapi juga memerlukan komitmen nyata dari partai politik agar memiliki keberpihakan pada pencalonan perempuan,”jelasnya.
