Infografis
Suara.com - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi melaporkan pertemuan antara pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Presiden Joko Widodo ke Ombudsman pada, Senin (5/3/2018).
Pihak ACTA menilai, pertemuan yang digelar di Istana Negara, Kamis (1/3/2018) lalu, itu dinilai menyalahi administrasi. Sebab membahas persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Menanggapi hal itu, politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengatakan, bahwa pertemuan Jokowi dengan siapapun adalah hal wajar. Kata dia, yang mesti dipertanyakan adalah ketika ada pihak yang merasa keberatan jika Jokowi melakukan pertemuan di Istana Negara.
"Harusnya kita melihat hal tersebut sebagai wujud aktif presiden yang begitu responsif untuk menerima semua masukan dari semua kalangan. Harusnya kita berpikir positif dan lebih konstruktif lagi, sehingga kejadian kemarin kita sikapi dengan semangat yang positif pula," kata Arteria di DPR, Jakarta, hari ini.
Baca Juga: Akhirnya Harry Tanoe Ketemu Jokowi, Minta Buka Rapimnas Perindo
Arteria pun mengimbau kepada semua pihak untuk berpikir positif dan objektif dalam melihat semua kegiatan Jokowi.
"Presiden itu jam kerjanya 24 jam. Jadi amat wajar apabila presiden itu menerima pada jam berapapun, semua kegiatan kepresidenan sudah ada yang mengatur. Sepanjang itu pantas, kenapa nggak!" ujar Arteria.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon juga menilai pertemuan Jokowi dengan partai manapun adalah hal yang wajar. Namun, pertemuan tersebut akan menyalahi peraturan apabila agendanya untun kepentingan politik pribadi.
"Tidak ada masalah kalau itu terkait dengan courtesy call kan bisa. Tapi kalau dalam rangka penggalangan (dukungan Pilpres) itu masalahnya," ujar Fadli.
Fadli mengatakan, berdasarkan keterangan PSI sendiri, pertemuan tersebut jelas untuk kepentingan Pilpres 2019. Mestinya, pertemuan itu tidak terjadi di Istana Negara yang merupakan fasilitas negara.
Baca Juga: Muslim Cyber Army Dibentuk untuk Gulingkan Jokowi
"Masalahnya kan ketika itu membicarakan, misalnya untuk kepentingan calon presiden, itu menjadi masalah. Kalau terkait dengan penggalangan itu sebaiknya menggunakan tempat lain," kata Fadli.
