Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi PKS, Fahri Hamzah kaget Komisi Pemilihan Umum sempat tidak melolosakan PBB sebagai peserta Pemilu. Padahal PBB memiliki perwakilan di DPRD di seluruh Indonesia.
"Saya kaget waktu PBB ditiadakan itu. Sementara partai yang nggak jelas saja tiba-tiba jadi peserta pemilu. Enak betul itu," kata Fahri di DPR, Jakarta, Senin (5/3/2018).
Fahri menyoroti keputusan dari KPU yang meloloskan sejumlah partai baru sebagai peserta Pemilu. Fahri menilai, di bandingkan PBB, partai-partai baru mestinya memiliki nilai keraguan lebih tinggi.
"Saya nggak pernah lihat di seluruh daerah soalnya. Seluruh Indonesia. Kalau PBB jelas ada DPRD nya di seluruh kabupaten," ujar Fahri
Baca Juga: Ini Alasan Bawaslu Loloskan PBB Jadi Peserta Pemilu 2019
Fahri mengingatkan agar KPU lebih hati-hati menjalan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Jangan sampai KPU dituduh tidak profesional menjalankan tugas dan fungsinya.
"Hati-hati. Ini KPU bisa dituduh membuat partai basisnya bukan adninstrasi dan faktual. Bisa ada isu-isu lain," tutur Fahri
Fahri mengingatkan, KPU tidak saja diharapkan menciptakan pemerintah yang sah di mata rakyatnya. Melainkan juga mendapat pengakuan dari dunia.
"Kalau main-main soal verifikasi dan administrasi itu bisa merusak sistem kita. KPU harus interopeksi. Terlalu kasat mata ini, banyak kesalahan ini. instropeksi lah, perbaiki sistemnya, jangan bobol, jangan kena lobi-lobi, hati-hati, apalagi main uang. Sedih kita. Jangan main-mainlah KPU," kata Fahri.
Setelah sempat dinyatakan tidak lolos oleh KPU, PBB melayangkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu. Melalui sidang adjudikasi, Bawaslu pun memenangkan gugatan PBB atas putusan KPU. Bawaslu menyatakan PB berhak menjadi partai peserta Pemilu.
Baca Juga: KPU Tanggapi Keputusan Bawaslu Loloskan PBB
