Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengendus ada upaya dari partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo, agar dimungkinkannya kandidat tunggal di Pilpres 2019.
Sebab itu, saat ini muncul wacana memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi pada Pilpres 2019. Prabowo diposisikan sebagai calon wakil Jokowi.
"Kami sebenarnya sudah mendeteksi dan sudah mengendus sejak awal, sejak pembentukan UU Pemilu itu dari partai pendukung pemerintah, bahkan draf dari pemerintah itu dimungkinkan untuk adanya calon tunggal," kata Riza di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).
Sebab itu, dalam pembahasan UU Pemilu di DPR, Fraksi Gerindra tidak sependapat dengan sejumlah partai pendukung pemerintah. Meskipun pada akhirnya UU tersebut disahkan melalui rapat paripurna DPR
Baca Juga: Prabowo Atau Jokowi? PKS Punya Pilihan 9 Capres-Cawapres
"Itu kami tentang. Seharusnya tidak boleh ada calon tunggal. Tapi pada akhirnya dimungkinkan adanya calon tunggal. Pasalnya ada, jadi melawan kotak kosong. Itu yang kami deteksi dan fraksi Gerindra keberatan," ujar Riza.
Menurut Riza, sistem demokrasi tak membenarkan adanya calon tunggal, karena akan mengurangi partisipasi rakyat. Demokrasi mesti memberi ruang seluas-luasnya kepada publik untuk menentukan presidennya.
"Ini sesuai UU, warga negara itu punya hak memilih dan dipilih. Kalau ada calon tunggal, masyarakat tidak punya hak pilih karena hanya ada satu calon. Itu kami tentang. Tapi kan di parlemen yang berkuasa itu partai pemerintah dan bersikeras dengan adanya calon tunggal," tutur Riza.
Kata dia, ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau dikenal dengan presidential threshold sebanyak 20 persen, adalah upaya penggiringan ke arah calon tunggal.
"Sekalipun masih ada 80 persen tapi hitungan partai itu kan tidak persis. Jadi dimungkinkan partai 10 partai yang punya hak untuk mengusung itu dikerucutkan untuk satu calon tunggal. Itu yang dipahami partai pengusung," ujar Riza.
Baca Juga: PDIP Ungkap Alasan Umumkan Capres Melalui Medsos
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, upaya memunculkan calon tunggal sangat melukai demokrasi dan hak warga negara.
