Infografis
Suara.com - Presiden PKS Sohibul Iman memastikan pihaknya punya kandidat sendiri untuk dicalonkan sebagai Presiden ataupun Wakil Presiden pada Pilpres periode 2019-2023 mendatang. Sebab itu, hingga kini PKS menentukan sosok lain dari partai lain.
"Kan 2019 tadi sudah disebutkan, di sini (kepastian koalisi dengan Gerindra, PAN) belum dibicarakan. Kalau PKS sudah jelas, kita punya 9 Bacapres dan Bacawapres sudah kan. Sekarang kita tinggal cari siapa pasangannya," kata Sohibul di rumah Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarat Selatan, Kamis (1/3/2018).
Sembilan nama yang dideklarasikan PKS sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden antara lain, Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Mohamad Sohibul Iman, Salim Segaf Al'Jufrie, Tifatul Sembiring, Al Muzammil Yusuf dan Mardani Ali Sera.
Meskipun sembilan nama tersebut memiliki elektabilitas masih rendah, bagi PKS tak menjadi soal.
Baca Juga: PKS Menolak Tawaran Dukung Jokowi di Pilpres 2019
"Ya nggak apa-apa (elektabilitas rendah). Kalau mau ada mitra yang ambil salah satu, kan boleh," ujar Sohibul.
Menolak Tawaran Koalisi Dari Istana
Diberitakan sebelumnya, Sohibul Iman mengaku mendapat tawaran untuk bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Baginya tawaran itu biasa-biasa saja dan tak perlu dipersoalkan.
"Saya tegaskan di sini. Bahwa PKS diajak bergabung dengan Istana ada. Dan itu bukan sebuah kejahatan dalam politik. Itu biasa-biasa saja, istana ingin mengajak kita," kata Sohibul usai menghadiri pertemuan di rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).
Namun demikian, tawaran itu ia tolak lantaran tidak ingin Joko Widodo tak punya pesaing pada Pilpres 2019. Ia menilai, jika Jokowi tidak memiliki lawan, maka tidak baik buat proses demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Fokus Bangun Infrastruktur, PKS: Logika Rezim Jokowi Terbalik
"Cuma kita lihat, kalau PKS, Gerindra, PAN bergabung (koalisi pemerintah), kemungkinannya nanti Pak Jokowi lawan kotak kosong. Kita melihat itu tidak sehat buat demokrasi kita," ujar Sohibul.
