Infografis
Suara.com - Semakin banyak orang menggunakan angka 212. Tidak hanya cerita silat Wiro Sableng dengan Naga Geni 212 dan sebagian aktivis Islam alumni 212 yang sukses menumbangkan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama "Ahok". Kini, angka 212 muncul lagi dengan atribut Relawan Nasional 212 Jokowi Presiden RI (Renas 212 JPRI).
Sesuai namanya, organisasi ini jelas didirikan oleh para pendukung Presiden Joko Widodo untuk mendukung pencalonan kembali Jokowi sebagai Presiden RI 2019-2024.
"Pembentukan organisasi Renas 212 JPRI untuk mendukung pencalonan kembali Presiden Joko Widodo sebagai calon Presiden periode 2019-2024 di Pemilu Presiden 2019. Organisasi ini akan segera dideklarasikan bulan Maret ini," ujar Koordinator Nasional Renas 212 JPRI, Nasir, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Nasir mengatakan, pihaknya akan segera berkordinasi dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan soal rencana pembentukan organisasi ini. Dia mengatakan jumlah anggota Renas 212 JPRI akan mencapai lima juta relawan inti yang tersebar di 34 provinsi.
Baca Juga: Satu Pelaku Kelompok The Family MCA Dibekuk di Tasikmalaya
Jumlah relawan tersebut, menurut Nasir, cukup untuk memenangkan Jokowi sebagai Presiden RI untuk periode kedua pada Pilpres 2019.
Lebih jauh dia mengungkapkan pembentukan organisasi Renas 212 JPRI juga untuk mengimbangi soal isu-isu kedekatan Jokowi dengan umat Islam, ulama dan umaroh.
"Renas 212 JPRI hadir untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa umat Islam masih dan tetap ingin dipimpin Presiden Jokowi," jelas Nasir seperti dikutip Antara.
Dia menekankan sebagai pemimpin negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia komitmen ke-Islaman Jokowi tak perlu diragukan lagi.
"Ambil saja contoh komitmen Jokowi dalam menyelesaikan dan memfasilitasi perdamaian di Afganistan. Di tengah ancaman hujan peluru pasca-teror bom di kota Kabul, Pak Jokowi tetap datang sesuai jadwal tanpa rompi antipeluru," kata dia.
Baca Juga: KPK Tetapkan Keponakan Novanto Sebagai Tersangka Kasus e-KTP
Selain itu, kata dia, Jokowi juga berkomitmen dan proaktif dalam menyelesaikan konflik Rakhine Myanmar hingga mendapatkan apresiasi dari PBB dengan ditunjuknya Indonesia menjadi negosiator PBB di Myanmar.
